Hari Pertama Sekolah, PNS Boleh Ijin
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Hari Pertama Sekolah, PNS Boleh Ijin

MenPANRB Yuddy Chrisnandi mengijinkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada hari pertama masuk sekolah, Senin 18 Juli mendatang, mengantarkan dan mendampingi putra/putrinya ke sekolah. Setelah mengantarkan, pegawai dimaksud baru hadir ke tempat kerja masing-masing.

Hal itu ditegaskan Yuddy dalam Surat bernomor B/2461/M.PANRBN/07/2016 tentang Ijin bagi ASN di hari pertama masuk sekolah. Surat ini merupakan tindak lanjut SE Mendikbud No. 4/2016 dan Surat Mendikbud No 28901/MPK.A/KP/2016 perihal permohonan ijin bagi ASN di hari pertama masuk sekolah.

Dalam SE tersebut, Mendikbud menyerukan kampanye hari pertama masuk sekolah dengan mengajak orangtua mengantarkan anaknya yang sebagian besar akan dilaksanakan pada 18 Juli. Hari pertama sekolah juga menjadi kesempatan mendorong interaksi orangtua dengan guru menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak.

Dalam SE, Kemendikbud mendorong ASN atau PNS mengantar anak ke sekolah di hari pertama sekolah dan mendapat dispensasi memulai kerja sesudah mengantar anak ke sekolah di hari pertama masuk tersebut.

Dalam Surat MenPANRB yang ditandatangani 14 Juli diungkapkan, selain momentum penting bagi orangtua, siswa dan sekolah guna membangun interaksi dalam ekosistem pendidikan, hari pertama masuk sekolah juga dinilai penting dalam melakukan revolusi mental para pelaku pendidikan, khususnya orangtua terlibat aktif dalam pendidikan putra/putrinya di sekolah.

Namun diingatkan, bagi pegawai ASN yang akan mengantarkan dan mendampingi putra/putriya ke sekolah pada 18 Juli, sebelumnya harus melaporkan kepada atasan masing-masing. “Ini perlu agar ASN yang bersangkutan mendapat ijin melaksanakan kegiatan dimaksud,” ungkap Menteri Yuddy.

Kepada para pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan daerah, Menteri Yuddy mengharapkan dapat memberikan ijin pada ASN yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, PPk juga diminta melakukan pengaturan serta pemantauan, agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan publik dan tugas pemerintahan serta pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing. (sak)