HIPMI Minta Google Taat Pajak
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

HIPMI Minta Google Taat Pajak

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) minta agar Google taat pajak. Sebagai lembaga yang pernah mengajak Google beroperasi di Indonesia, HIPMI sangat menyayangkan keengganan Google membayar tagihan pajak.

”Tentu, sebagai lembaga yang pernah meminta Google masuk ke Indonesia, kita sesali dia tidak taat pajak,” ujar Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BPP HIPMI Yaser Palito dalam siaran pers kepada media, Rabu (21/9).

Ia mengatakan, HIPMI pernah berkunjung ke markas Google. HIPMI bahkan meminta Google membangun servernya di Indonesia guna menggairahkan bisnis internet di Tanah Air.

Akan tetapi, setelah menangguk untung yang besar dari pasar Indonesia yang sangat besar, Google malah menghindari pajak. ”Sebab itu, kita harap Google segera menyelesaikan kewajibannya,” ucap Yaser.

Raksasa internet ini dituding menunggak kewajiban pajak selama lima tahun. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, pada 2015 saja, Google diperkirakan berutang pajak lebih dari Rp 5 triliun. Ia juga mengatakan, investigator pajak sudah menyambangi kantor Google di Jakarta.

Pemerintah menduga PT Google Indonesia, perusahaan pengelola Google di Indonesia, membayar kurang dari 0,1 persen dari total pendapatan dan pertambahan nilai yang menjadi kewajiban Google di tahun lalu. Setelah menikmati pendapatan besar di Indonesia, Google disinyalir mengalirkan dananya ke kantor pusat Google Asia Pasifik di Singapura.

Tak hanya itu, Google Asia Pasifik menolak diaudit sehingga memicu kantor pajak Indonesia meningkatkannya menjadi kasus kriminal. Diperkirakan utang pajak Google termasuk denda pada 2015 bisa menembus angka 418 juta USD atau dikisaran Rp 5,5 triliun.

Itu yang membuat Google terus dikejar agar melunasi kewajibannya tersebut. Sedangkan Google menyatakan bahwa mereka akan terus bekerjasama dengan otoritas lokal dan mengklaim telah membayar semua kewajiban pajaknya.

Yaser mengatakan, sebagai perusahaan multinasional yang memiliki reputasi besar dalam inovasi dan tata laksana pengelolaan perusahaan, sebaiknya Google koperatif dalam menghadapi sengketa pajak dengan pemerintah Indonesia. HIPMI juga meminta pemerintah untuk tetap bersikap tegas dalam mengejar pajak Google.

Begitu juga dengan perusahaan internet asing lainnya yang sudah memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia. ”Silakan berusaha dan ambil untung di Indonesia tapi kewajibannya juga dijalankan. Jangan mau enaknya saja,” tandasnya.

Permasalahan Semua Negara
Sebelumnya diberitakan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui untuk masalah pajak Google Asia Pasific dengan berbagai macam transaksi kegiatan yang bersifat elektronik memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi semua negara.

Sri Mulyani menegaskan Ditjen Pajak menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang menggunakan online atau menggunakan platform e-commerce itu merupakan subjek pajak di Indonesia.

Tentu saja, lanjut Menkeu, wajib pajak bisa saja melakukan argumen berbeda. “Tapi ini adalah negara Republik Indonesia dimana kami memiliki Undang-Undang Perpajakan,” kata Sri Mulyani pada 16 September lalu di istana Negara.

Kalau ada suatu perbedaan, lanjut Menkeu, tentu bisa dilakukan apakah secara bilateral atau melalui mekanisme peradilan perpajakan.

Menkeu menjelaskan, kegiatan yang ada di Indonesia diharapkan membentuk yang disebut Badan Usaha Tetap (BUT), dan itu akan menyebabkan bahwa aktivitas ekonomi mereka merupakan objek pajak di Indonesia.

Diakui Menkeu, bahwa isu pajak Google ini adalah isu yang memang masih sangat banyak sekali di banyak negara juga menjadi suatu persoalan yang tidak mudah.

Sebelumnya Ditjen Pajak menyatakan, penyedia layanan internet Google Asia Pasific sebagai BUT sejak April 2016. Atas statusnya itu, Ditjen Pajak melayangkan surat untuk melakukan pemeriksaan awal.

Namun Google Asia Pasific Pte Ltd di Singapura mengirimkan surat penolakan. Alasannya, Google merasa tidak seharusnya dianggap memiliki BUT, sehingga tidak seharusnya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan soal pajak. (sak)