Hutan Sosial Harus Mudah Diakses
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Hutan Sosial Harus Mudah Diakses

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali fokus kerja pemerintah saat ini menyelesaikan masalah pokok, yaitu kemiskinan, ketimpangan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Beberapa hal yang diminta dalam ratas sebelumnya yakni seluruh kementerian/lembaga konsentrasi mengatasi kemiskinan di pedesaan, termasuk desa-desa di sekitar kawasan hutan.

“Saya mencatat ada 25.163 desa di dalam dan sekitar hutan, dan 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan,” kata Presiden Joko Widodo dalam pengantar ratas kehutanan sosial di Kantor Presiden, Rabu (21/9) siang.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan ada 10,2 juta rakyat miskin di dalam kawasan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan. Untuk itu perlu diambil langkah nyata, yang konkret untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

Salah satunya, menurut Presiden, adalah dengan segera merealisasikan kebijakan kehutanan sosial yang memberikan akses ruang pada sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Saya melihat realisasi kehutanan sosial baik dalam skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat kemitraan, dan hutan adat masih belum optimal,” tutur Jokowi.

Dijelaskan Jokowi, hutan tanaman rakyat seluas 5,4 juta hektar ini sebetulnya besar sekali, namun sampai 2014 realisasi areal lahan hanya 13 persen atau 700.200 hektar. Sedangkan izin hutan tanaman rakyat yang diterbitkan bupati, menurut Presiden, adalah 188.000 hektar.

Jokowi juga menjelaskan bahwa hutan desa dan kemasyarakatan ditargetkan seluas 500.000 hektar, namun realisasinya baru mencapai 24,4 persen.

Karenanya, Jokowi minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses masyarakat.

“Berikan perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dan segera mengeluarkan penetapan hutan adat terutama yang telah memenuhi persyaratan. Ini tolong digarisbawahi mengenai hutan adat penting sekali,” tegas Jokowi.

Presiden mengingatkan agar tidak hanya berhenti pada pemberian akses legal dengan memberikan izin perhutanan sosial, tapi juga diikuti program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan.

Hal ini bisa dimulai, menurut Jokowi, dari penyiapan sarana prasarana produksi, pelatihan, penyuluhan, akses pada informasi pasar, akses pada teknologi, akses pembiayaan, dan penyiapan setelah panen.

“Siapkan juga pengelolaan aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agro-forestry, tapi juga bisa dikembangkan ke bisnis ekowisata, bisnis agro silvopasture, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, serta bisnis industri kayu rakyat,” jelas Jokwi yang lulusan Kehutanan UGM itu. (sak)