Idul Adha, Angkutan Barang Ngandang
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Idul Adha, Angkutan Barang Ngandang

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jawa Timur melarang kendaraan angkutan barang beroperasi pada 9-12 September 2016. Ini dilakukan untuk menghindari kemacetan menjelang hingga usai libur Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah.

“Larangannya untuk kendaraan angkutan barang yang memiliki lebih dari dua sumbu mulai 9 September pukul 00.00 WIB hingga 12 September pukul 24.00 WIB,” ujar Kadishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi melalui Kabid Dalops Dishub dan LLAJ Jatim, Isa Anshori kepada media di Surabaya, Selasa (6/9).

Dia menjelaskan, larangan angkutan berat selama Idul Adha kali ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan No SE.15/AJ.201/DRJD/2016 tanggal 2 September 2016.

Larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang ini, katanya, berlaku pada jalan nasional (jalan tol dan jalan non-tol), serta jalur wisata, yang jenis kendaraannya adalah pengangkut bahan bangunan, truk tempelan, truk gandengan, kendaraan kontainer, serta kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Namun, kata dia, larangan pengoperasian dikecualikan bagi kendaraan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, ternak, bahan pokok, pupuk, susu murni, barang antaran pos dan bahan baku ekspor atau impor dan lokasi rumah industri, dan atau sebaliknya ke pelabuhan ekspor atau impor.

“Untuk pengangkutan air minum dalam kemasan dilakukan pada waktu sebelum pelaksanaan pelarangan atau dapat tetap dilakukan pengangkutannya dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang tidak lebih dari dua sumbu,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, apabila terjadi gangguan arus lalu lintas dan angkutan jalan maka untuk mengantisipasi kondisi tersebut perlu diambil langkah proaktif dan berkoordinasi dengan aparat pemerintah.

Pelanggaran terhadap larangan dan perintah, lanjut dia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai Pasal 282 dan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250.000. (sak)