Indonesia Pasok 100 Ton Gaharu ke Saudi
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Indonesia Pasok 100 Ton Gaharu ke Saudi

Gaharu asal Indonesia memiliki pasar cukup besar di Arab Saudi. Baru-baru ini, PT Idaman Polanusa mencatatkan kesepakatan memasok 100 ton gaharu selama setahun ke Arab Saudi.

Kesepakatan tersebut dibuat bersama mitra lokal Arab Saudi, yaitu Ali Mohammed H Banafa Est di Jeddah (Addira Oud Jeddah) dan Muassesah Abdul Latif Alhamidi Almuagiyah Center Riyadh (Addira Oud Riyadh).

“Total nilai kontrak ekspor gaharu tersebut mencapai lebih dari 30 juta SAR atau Rp 100 miliar. Hal ini menunjukkan besarnya potensi ekspor gaharu ke Arab Saudi,” ungkap Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Gunawan di Jeddah.

Hingga Juni 2016 lalu, gaharu telah diekspor lebih dari 10 ton dengan nilai lebih dari 8 juta SAR atau lebih dari Rp 28 miliar.

Sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), gaharu banyak digunakan sebagai bahan baku industri parfum dan kosmetika, obat-obatan, maupun dupa/hio untuk perlengkapan upacara keagamaan.

Gaharu juga merupakan komoditas yang mahal dan mempunyai nilai prestise yang tinggi. Di Arab Saudi, gaharu banyak digunakan sebagai wewangian dalam berbagai kegiatan, seperti acara keagamaan, pesta pernikahan, menyambut tamu, bahkan acara resmi kenegaraan.

Gunawan menambahkan, kejelian pemilik PT Idaman Polanusa Faiz A Bagis cukup mengagumkan. Berbekal latar belakang pendidikan santri di Gontor, Ponorogo, Faiz banyak berinteraksi dengan masyarakat Arab Saudi. Ia mampu memahami budaya dan gaya hidup masyarakat Arab Saudi yang banyak menggunakan gaharu.

Melihat potensi gaharu di Arab Saudi, Plt Konsul Jenderal KJRI Dicky Yunus menyampaikan bahwa KJRI selalu aktif melakukan diplomasi ekonomi dalam rangka meningkatkan ekspor nonmigas ke Arab Saudi, khusunya yang berkaitan dengan promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi (Trade, Tourism, and Investment/TTI).

Selain itu, Gunawan menambahkan ITPC Jeddah juga akan berpartisipasi dalam pameran agrofood dan agriculture yang akan dilaksanakan pada Oktober 2016 mendatang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian, pembinaan, dan fasilitasi pemerintah Indonesia terhadap pengusaha Indonesia, khususnya komoditas makanan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. (sak)