Inpres Revitalisasi SMK Ditandatangani
KOMUNITAS PERISTIWA

Inpres Revitalisasi SMK Ditandatangani

Dalam rangka penguatan sinergi pemangku kepentingan merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 9 September menandatangani Inpres No 9 Thn 2016 tentang ‘Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan SDM Indonesia’.

Inpres ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan para Gubernur.

Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

“Menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK,” bunyi diktum pertama Inpres tersebut.

Khusus kepada Mendikbud, presiden menginstruksikan untuk: Membuat peta jalan pengambangan SMK; Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match);

Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri; Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan Membentuk kelompok kerja pengambang SMK.

Adapun kepada Menristek Dikti, presiden menginstruksikan: Mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan Mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkanguru kejuruan yang dibutuhkan SMK.

Melalui Inpres, presiden juga memberikan instruksi kepada Menperin, Menaker, Menhub, MKP, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menkes, Menkeu dan Kepala BNSP, berbagai langkah guna merealisasikan revitalisasi SMK tersebut.

Khusus kepada para gubernur, preside menginstruksikan untuk: Memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing;

Menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; Melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; dan Mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

“Paling sedikit enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, Menteri, Kepala BNSP dan Gubernur melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden,” bunyi diktum ketiga Inpres No 9 Thn 2016 itu. (sak)