PEMERINTAHAN PERISTIWA

Integrasi LNS Agar Tak Boros Kewenangan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memutuskan mengintegrasikan sembilan lembaga non struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Keppres/Perpres. Integrasi LNS ini dilakukan agar tidak ada pemborosan kewenangan.

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyanti pengintegrasian LNS tersebut tidak terlalu berdampak signifikan pada penghematan anggaran. Sebab, banyak LNS yang sudah tidak memiliki alokasi anggaran.

”Dari sembilan LNS itu, pemerintah hanya menghemat lebih kurang Rp 25 miliar per tahun,” ujar Rini di Jakarta, Rabu (21/9). Hal yang strategis dalam penataan kelembagaan tersebut karena terjadinya pemborosan kewenangan antar instansi pemerintah. ”Ada beberapa LNS yang ternyata memiliki kewenangan overlapping,” imbuh Rini.

Rini menjelaskan, pada dasarnya fungsi dari sembilan LNS tersebut tidak dihilangkan melainkan diintegrasikan ke kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan fungsi tersebut.

Dalam mengevaluasi, Kementerian PANRB memperhatikan tiga hal. Pertama melihat mandat berdasarkan peraturan peraturan-perundang-undangan. Selanjutnya melihat peran lembaga dalam sistem penyelenggaraan pemerintah.

”Kami melihat dari aspek legalnya karena saat membuat organisasi aspek hukumnya harus jelas. Kemudian, dari peran lembaga tersebut kita ketahui apakah overlapping atau tidak, baru kemudian kita lihat kinerjanya,” imbuhnya.

Terakhir melihat segi manfaatnya terhadap pembangunan dan masyarakat. ”Jadi evaluasi kami lakukan tidak hanya melihat salah satu sisi saja. Namun ketiga hal tersebut kami pertimbangkan,” jelasnya.

Sebelumnya jumlah LNS adalah 127. Sepuluh diantaranya dihapuskan pada 2014, menyusul pembubaran dua LNS pada 2015. Dengan demikian, setelah sembilan lembaga diintegrasikan, saat ini tersisa 106 LNS. Terdiri 85 lembaga yang dibentuk berdasarkan UU, 6 dibentuk berdasarkan PP, dan 15 dibentuk berdasarkan Keppres/Perpres.

Awalnya, Kementerian PANRB merekomendasikan 14 LNS untuk diintegrasikan. Akan tetapi, berdasarkan keputusan Rapat Koodinasi Khusus Tingkat Menteri dan sidang kabinet, saat ini diprioritaskan pada sembilan LNS terlebih dahulu.

Untuk penataan LNS yang dibentuk berdasarkan undang-undang diperlukan waktu lagi karena harus mengubah undang-undang yang berlaku. ”Tantangan terbesar kami adalah menata LNS yang dibentuk berdasarkan undang-undang karena penataan tersebut juga harus dengan mengubah undang-undang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang,” kata Rini. (sak)

Integrasi 9 LNS :
1. Badan Benih Nasional. Diintegrasikan ke Kementerian Pertanian
2. Badan Pengendalian Bimbingan Massal. Diintegrasikan ke Kementerian Pertanian
3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Diintegrasikan ke Kemenko Perekonomian
4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Diintegrasikan ke LSN Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.
5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Diintegrasikan ke lembaga pemerintah non kementerian bidang Geospasial.
6. Dewan Kelautan Indonesia. Diintegrasikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Diintegrasikan ke LSN pengembangan Kawasan Ekonomi.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Diintegrasikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. Diintegrasikan ke Kementerian Kesehatan.