Investasi Fintech Bisa Tembus Rp 100 Triliun
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Investasi Fintech Bisa Tembus Rp 100 Triliun

Investasi di bidang layanan finansial dan teknologi (fintech), memiliki peluang yang sangat bagus di masa depan. Karenanya, pada 2018 investasi fintech diproyeksikan menembus 8 miliar USD atau setara Rp 105,6 triliun.

”Pada tahun 2008, investasi di Fintech masih sekitar 900 juta USD. Lalu, pada 2013 meningkat menjadi 3 miliar USD. Nah, saya yakin pada tahun 2018 mendatang bisa mencapai 8 miliar USD,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani saat acara Indonesia Fintech Festival & Conference (IFFC), Selasa (30/8).

IFFC digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, Banten dibuka Presiden Joko Widodo. Acara juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.

Rosan mengatakan peranan fintech pada industri jasa keuangan global relatif cukup signifikan, terutama menciptakan momentum pertumbuhan inklusi keuangan. Namun, ia berharap diperlukan ekosistem yang benar, mulai dari regulasi, masyarakat, pembiayaan, kultur, hingga environment agar industri ini dapat berkembang sesuai dengan harapan.

“Itu menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan adanya sebuah kesatuan, saya yakin semuanya bisa bertumbuh, berkembang secara sehat. Memang di Indonesia, fintech masih berada pada tahap awal, jadi kalau penyesuaian dari sisi regulasi adalah sesuatu yang normal,” ujarnya.

Sementara dalam pidatonya, Jokowi memerintahkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati melakukan langkah-langkah percepatan memperluas jangkauan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Jokowi juga telah membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya yang sebelumnya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan.

Manfaat atau kemampuan teknologi digital perlu juga dilihat sebagai sebuah kesempatan emas, terutama untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau jasa layanan keuangan formal.

Jokowi juga telah mengeluarkan peraturan yang mendukung keuangan inklusif, seperti peningkatan akses layanan jasa keuangan, terutama bagi UMKM serta perlindungan konsumen yang menjamin jaminan rasa aman. (sak)