Jatim Garap Kampung Kumuh Empat Daerah
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Jatim Garap Kampung Kumuh Empat Daerah

Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur melakukan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Ada empat kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bondowoso dan Kota Kediri menjadi prioritas penanganan kampung kumuh.

Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan, Direktorat PKP, Nieke Nindyaputri mengatakan, luasan kawasan kumuh yang difasilitasi perencanaannya dalam RP2KPKP tahun 2016, yaitu Kabupaten Lamongan 125,67 Ha, Kota Kediri 71,69 Ha, Kabupaten Bondowoso 93,98 Ha dan Kabupaten Pacitan 49,28 Ha. “Penyusunan RP2KPKP di 4 kabupaten/kota dapat mempercepat penanganan kumuh, yang tersebar di 38 kabupaten/kota,” harapnya, Rabu (3/9).

Menurutnya, pencegahan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra PUPR perlu didukung perencanaan yang berkualitas. Oleh sebab itu, sebagai bentuk pengendalian terhadap tahapan penyusunan RP2KPKP, maka Satker PKP Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan rapat pembahasan laporan, di Surabaya beberapa waktu lalu.

Nieke berharap, dalam penyusunan RP2KPKP dapat bekerja sesuai pedoman sehingga nantinya dapat menggambarkan kondisi dan kebutuhan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh perkotaan.

Karakter kumuh harus dapat digambarkan dengan jelas dengan memperhatikan indikator kumuh, dari mulai kondisi bangunan, aksesibilitas, kondisi drainase, air minum, limbah, persampahan, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau sehingga kebutuhan penanganan dapat disusun secara komprehensif.

Kepala Satker PKP Provinsi Jatim, Indriati Listyorini menambahkan, kawasan kumuh perkotaan di Jatim perlu penanganan komprehensif dengan kolaborasi program dan pendanaan berbagai pihak. Oleh sebab itu, dokumen RP2KPKP nantinya harus mampu menggambarkan kolaborasi program dan pendanaan secara terpadu dan sesuai kebutuhan.

Sebagaimana diketahui, KemenPUPR dalam rangka penanganan kawasan kumuh, merancang Program Prakarsa Permukiman 100-0-1001. Deretan angka tersebut maksudnya 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi melalui program-program kreatif dan inovatif dari Pemerintah Daerah, komunitas atau kelompok masyarakat.

Di Surabaya, Pemkot Surabaya meniru Thailand dalam konsep pananganan kampung kumuh. Thailand dinilai berhasil menata kawasan pinggiran sungai di daerahnya tanpa melakukan penggusuran terhadap rumah penduduk.

Masih adanya sejumlah kampung kumuh di Surabaya, terutama di pinggir sungai membuat pemerintah setempat harus bekerja keras menata kawasan tersebut. Kawasan yang masih kumuh diantaranya, meliputi Jambangan, Bratang dan Medokan. Untuk melakukan penataan terhadap kawasan yang kumuh, Pemkot Surabaya berusaha tidak akan melakukan penggusuran. (sak)