Jatim Miliki Perda Perlindungan Tenaga Kerja
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Jatim Miliki Perda Perlindungan Tenaga Kerja

Sembilan Fraksi di DPRD Jatim menyetujui dan mengesahkan rancangan Raperda tentang perlindungan tenaga kerja menjadi Perda, saat rapat paripurna, Senin (15/8) lalu. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan terima kasih atas pengesahan dan pembahasan Raperda tentang perlindungan ketenagakerjaan tersebut. Namun pihaknya mengakui Perda ini tidak mungkin memuaskan semua pihak dan akan mampu melindungi kepentingan para pekerja.

“Tidak akan ada kehidupan itu yang memuaskan. Kalau dalam posisi subjektif pasti tidak akan puas. Makanya harus menggunakan kacamata objektif,” kata Soekarwo.

Lanjut Soekarwo, separoh dari kehidupan pemerintahan berjalan dengan baik dan menuju kesejahteraan kalau taat hukum. Artinya, jika mereka pada posisi objektif pasti akan puas. Kalau subyektif pasti tidak puas. Tidak akan pernah ada di dunia yang memuaskan semua pihak. Pasti ada yang tidak puas.

Sebelumnya juru bicara Fraksi Nasdem-Hanura, Mohammad Eksan mengatakan, fraksinyadapat menyetujui Raperda tenaga kerja menjadi Perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Catatan pertama terkait masukan dari Menteri Dalam Negeri agar merubah judul raperda yang semula perlindungan tenaga kerja menjadi penyelenggaraan ketanagakerjaan.

Catatan kedua Fraksi Nasdem-Hanura berharap untuk ke depan akan semakin kondusif iklim investasi di Jatim dan tenaga kerja semakin sejahtera dan mampu menyelesaikan semua persoalan ketenagakerjaan di Jawa Timur secara baik dan solutif.

Dalam pandangan akhir dijelaskan masalah ketenagakerjaan adalah salah satu isu yang terus ada dan tidak pernah selesai. Semangat kesejahteraan ditengah eksploitasi kapitalisme, MEA dan keahlian tenaga kerja, membuat persoalan ketenagakerjaan menjadi keniscayaan yang harus terus dibenahi di Jatim.

Seperti diketahui, DPRD dan Pemprov Jatim mengajukan Raperda tentang Ketenagakerjaan secara bersamaan. Usulan DPRD Jatim tentang Penguatan Tenaga Kerja dan usulan Pemprov Jatim tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Jatim.

Sesuai ketentuan Pasal 50 dlam Perda No 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, menyatakan apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenal materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan DPRD. Sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur digunakan untuk dipersandingkan.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Gunawan mengatakan Fraksi PDI Perjuangan memberi beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Bahwa pelaksanaan aturan ketenagakerjaan harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Pasalnya buruh merupakan salah satu tulang punggung yang sangat vital bagi kemajuan ekonomi indonesia.

“Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa Perda ini menjadi salah satu terobosan untuk mengangkat kesejahteraan kaum buruh dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di Indonesia,” tegasnya. (sak)