KADIN Surabaya Dorong Investor ke Jatim
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

KADIN Surabaya Dorong Investor ke Jatim

Investor masih menganggap Kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya sebagai surganya investasi. Buktinya, arus investasi ke provinsi yang terdiri dari 38 Kabupetan/Kota ini terus mengalir deras.

Dari data yang dilansir Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal pertama 2016 Jatim berada di urutan keenam dari daftar asal negara, dengan capaian PMA 252 juta dolar USD yang terdiri dari 187 proyek. Sementara serapan tenaga kerjanyanya mencapai 9.465 orang atau menyumbang 10 persen dari penyerapan tenaga kerja selama kuartal pertama 2016 dengan serapan sebesar 32.683 orang.

Sebaliknya, investasi PMDN menempatkan Jatim di peringkat pertama, dengan realisasi sebesar Rp 13 triliun untuk 196 proyek dan menyerap 23.218 tenaga kerja atau 17 persen dari penyerapan tenaga kerja nasional.

Keberadaan investasi dalam dan luar negeri ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang efektif bagi Jatim. Karena akan menyerap banyak tenaga kerja, melipatgandakan penerimaan pajak, memangkas angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Surabaya sebagai mitra pemerintah akan terus berupaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan mengundang investor domestik maupun mancanegara agar menanamkan modalnya ke Jatim.

Ketua KADIN Surabaya Dr Ir Jamhadi MBA mengatakan, upaya itu tidak mudah mengingat negara-negara lain khususnya negara-negara ASEAN juga berupaya keras untuk menarik investor dari luar.

“Untuk itu, kami dari KADIN Surabaya mengajak semua stakeholder khususnya pemerintah agar terus berbenah dan bersaing dengan negara-negara luar yang juga terus berbenah dengan memberikan banyak kemudahan investasi di negaranya,” kata Jamhadi.

Jamhadi menilai masing-masing investor punya budaya berbeda. Dan Jatim beruntung dari 10 besar investor yang masuk kebanyakan tidak memiliki budaya membawa tenaga kerja level bawah.

Hanya saja, kata Dewan Pendiri Surabaya Creative City Forum (SCCF) ini, belakangan ini Tiongkok memiliki tuntutan budaya dengan membawa pekerjanya ke Indonesia jika berinvestasi. “Investasi Tiongkok sendiri di Jatim menempati urutan 5, dibawah Malaysia, Inggris, Singapura dan Jepang. Berikutnya dibawah Tiongkok ada Taiwan, Cayman Island, Belanda, British Virgin Island dan Korea Selatan,” jelasnya.

Jamhadi yang juga Tim Ahli KADIN Jatim ini menilai jika masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok memang pantas dikhawatirkan jika termasuk membawa tenaga kerja dan skill secara berlebihan.

Di sisi lain pria yang saat ini aktif jadi Dewan Pembina Komunitas Rek Ayo Rek juga menilai masuknya TKA bisa menjadi motivasi tenaga kerja lokal meningkatkan produktivitasnya di berbagai bidang usaha dan level pekerjaan. Saat ini index produktivitas tenaga kerja Indonesia di nomor 4 di ASEAN, atau meningkat dari sebelumnya di nomor 5.

Makanya KADIN Surabaya menganggap penting sekali terus melibatkan semua pihak untuk turut meningkatkan produktivitas dari masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang karena ketatnya persaingan tenaga kerja.

Sebagai gambaran, TKA di Singapura sebanyak 1 juta pekerja, lalu di Uni Emirat Arab (UEA) sekitar 40 persen adalah TKA. Dan TKI di Malaysia sebanyak 1,2 juta orang dari 28 juta penduduknya. Sementara di Indonesia, hingga tahun 2015 tercatat 70.000 TKA. Upah minimum kabupaten (UMK) di negara-negara ASEAN juga lebih bersaing.

CEO PT Tata Bumi Raya ini beranggapan TKA di Indonesia sudah memiliki ketentuan yang tertuang dalam Permenaker No 35 Thn 2015, yang merevisi aturan sebelumnya yakni Permenaker No 16 Thn 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Beberapa poin krusial pada Permenaker No 35 Thn 2015 yaitu menghapus ketentuan merekrut 10 tenaga lokal (TL) jika memperkejakan 1 TKA. Padahal pada Permenaker No 16 Thn 2015 pasal 3 ayat 1, diwajibkan harus merekrut 10 tenaga lokal jika ada 1 TKA. Jabatan komisaris pun harus kewarganegaraan Indonesia.

Permenaker No 16 Thn 2015 juga mewajibkan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) tenaga kerja asing sebesar 100 per dolar USD jabatan setiap bulan dalam bentuk mata uang rupiah dan wajib menguasai Bahasa Indonesia.

Aturan itu juga mewajibkan TKA adalah warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di NKRI. Selain itu, TKA bisa hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu di waktu tertentu. “Pemberi kerja TKA juga harus punya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan menteri/pejabat yang ditunjuk. Dan TKA dilarang jadi manajer personalia,” pungkasnya. (sak)