KAI Jadi Operator LRT Jakarta
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

KAI Jadi Operator LRT Jakarta

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres No 65 Thn 2016 tentang Perubahan atas Perpres No 98 Thn 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Dalam aturan ini, Jokowi menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penyelenggara sarana termasuk operator moda transportasi Light Rail Transit (LRT) ini.

Menurut aturan ini, dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana LRT terintegrasi, pemerintah menugaskan KAI menyelenggarakan sarana yang meliputi pengadaan sarana (kereta), pengoperasian sarana, perawatan sarana dan pengusahaan sarana.

Selain itu, KAI juga diminta menyelenggarakan sistem tiket otomatis (automatic fare collection) dan menyelenggarakan pengoperasian dan perawatan prasarana, seperti dikutip dari situs Setkab di Jakarta, Senin (15/8).

Dalam pelaksanaan tugas ini, KAI diperbolehkan bekerjasama dengan badan usaha lainnya. Sementara soal pendanaan, KAI bisa memperoleh dari Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pendanaan lainnya sesuai aturan perundang-undangan.

Sementara itu, pembangunan prasarana LRT ditugaskan kepada PT Adhi Karya dengan perjanjian antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan PT Adhi Karya. Tahapan pelaksanaan pembangunan LRT, PT Adhi Karya tetap dapat melaksanakan tgas berdasarkan persetujuan teknis dan pengawasan oleh Kementerian Perhubungan.

Menurut aturan ini, dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, Menhub menetapkan kriteria desain dan/atau spesifikasi teknis pembangunan prasarana LTR terintegrasi dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak Perpres ini diundangkan.

Selanjutnya, ADHI menyampaikan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana LTR terintegrasi yang disusun mengacu pada kriteria desain dan atau spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud kepada Menhub dalam waktu paling lama 30 hari kerja untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga.

Kemudian Menhub memberikan persetujuan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana LRT di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud, paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya dokumen teknis dan dokumen anggaran secara lengkap.

“Menhub menandatangani perjanjian antara Kemenhub dengan PT Adhi Karya sebagaimana dimaksud, paling lambat 30 hari kerja sejak persetujuan atas dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana LTR terintegrasi sebagaimana dimaksud,” demikian bunyi Pasal 3 Ayat (4) Perpres tersebut. (sak/ist)