Kawal Netralitas PNS saat Pilkada
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Kawal Netralitas PNS saat Pilkada

Pemerintah siap mengawal netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar rapat dengan sejumlah instansi untuk mengawal netralitas PNS.

Rapat dipimpin Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, didampingi oleh Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Bambang Dayanto Sumarsono, di Jakarta, Kamis (6/10). Hadir perwakilan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setiawan mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai upaya pembinaan dan penegakan, untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada 2017.

SE dimaksud akan disampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), dan PNS, agar menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

”SE ini menjadi panduan bagi PPK di daerah yang akan melaksanakan pilkada sehingga mereka tau apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Surat edaran yang akan dibuat mengacu pada PP No 53 Thn 2010 tentang Disiplin PNS. Untuk menindalanjuti pelanggaran netralitas PNS, akan dibuat Standard Operating Procedure (SOP) sehingga penanganannya lebih efektif.

Ia mengakui, dalam Pilkada 2015, masih banyak terjadi pelanggaran netralitas, namun banyak PPK yang tidak mau menjatuhkan sanksi. Banyak PPK atau PyB yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN.

Sesuai pasal 123 ayat 3 UU No 5 Thn 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS yang akan mencalonkan dirinya dalam Pilkada harus mundur dan menyampaikan surat keterangan pengunduran diri sebagai PNS. Tetapi kenyataan di lapangan, masih ada yang tidak taat aturan tersebut.

Bercermin dari pengalaman tahun lalu, kata Setiawan, diharapkan dalam Pilkada serentak 2017 mendatang tidak terjadi pelanggaran netralitas PNS lagi. (sak)