Kelompok Masyarakat Sipil Menolak RCEP
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Kelompok Masyarakat Sipil Menolak RCEP

Sejak 2013, Indonesia dan negara ASEAN merundingkan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan enam negara mitranya yaitu China, Australia, New Zealand, India, Jepang, dan Korea, atau dikenal dengan Regional Comprehensive Economic Partnerhsip (RCEP).

Rencananya RCEP akan segera disepakati pada 2017. Putaran perundingan RCEP selanjutnya akan dilangsungkan di Vietnam pada 15-19 Agustus 2016. Persoalannya, perundingan RCEP selama ini dilakukan secara tutup dan rahasia.

Publik tidak banyak yang tahu apa isi perjanjian yang sedang dirundingkan. Namun, ketika Wikileaks mempublikasikan hasil bocoran teks perundingan yang didapat, terbongkarlah satu bab tentang Investasi.

Ternyata, isinya serupa dengan Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) yang kontroversial. Bab investasi dalam RCEP mengatur hal serupa dalam TPP mengenai mekanisme Gugatan Investor Asing Terhadap Negara atau dikenal dengan Investor State Dispute Settlement (ISDS).

Mekanisme ini berdampak terhadap hilangnya policy space yang dimiliki negara, sehingga ketika ada kebijakan negara yang dianggap merugikan investor asing, maka investor dapat menggugat negara ke lembaga arbitrase Internasional (ICSID) untuk menuntut pembayaran kerugian yang timbul, yang nilainya bisa mencapai milyaran dolar USD.

Pengalaman Indonesia sudah digugat di ICSID sudah banyak merugikan, seperti gugatan Newmont, Churcill Mining, Planet Mining, dan Ali Rafat dalam kasus Century.

Kontroversi TPP yang mengatur ISDS sudah banyak ditolak oleh berbagai kalangan di level internasional seperti akademisi, aktivis/CSO, parlemen, bahkan pemerintah sendiri.

Untuk itu, Kelompok Masyarakat Sipil Menolak RCEP menggalang dukungan melalui tandatangan menolak RECP. Organisasi yang tergabung dalam kelompok ini antara lain Indonesia for Global Justice (IGJ), Solidaritas Perempuan (SP) dan Indonesian Aids Coalition (IAC).

Melalui rilisnya disebutkan bahwa dalam upaya mengintervensi para pemimpin negara ASEAN dalam perundingan RCEP, sangat penting keterlibatan masyarakat untuk ikut serta menandatangani Surat Pernyataan Kelompok Masyarakat Sipil Menolak RCEP, khususnya ISDS.

Isi surat dapat dilihat secara lengkap pada http://igj.or.id/civil-society-groups-say-no-to-investors-suing-states-in-rcep/. Surat Pernyataan ini akan dikirimkan kepada seluruh Menteri Perdagangan Negara-negara Perunding RCEP, dimana mereka akan bertemu pada 5 Agustus 2016 di Laos.

Untuk itu, diperlukan dukungan dari masyrakat Indonesia untuk dapat menandatangani surat pernyataan penolakan tersebut melalui link https://goo.gl/forms/FBYgGjOFNLv23bAo2. (sak)