Ciptakan Rasa Aman & Nyaman di Sekolah
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Ciptakan Rasa Aman & Nyaman di Sekolah

Kemendikbud terus berupaya menciptakan sekolah aman dan nyaman bagi anak Indonesia. Setidaknya ada lima regulasi yang dikeluarkan Kemendikbud guna mendukung terciptanya suasana sekolah aman, nyaman dan menyenangkan.

Regulasi tersebut berupa Permendikbud yang dikeluarkan pada 2015 dan 2016. Kelima Permendikbud yang diterbitkan adalah Permendikbud No 23 Thn 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Permendikbud No 64 Thn 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, Permendikbud No 82 Thn 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Permendikbud No 8 Thn 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, dan Permendikbud No 18 Thn 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

Permendikbud No 23 Thn 2015 mengatur kegiatan sehari-hari di sekolah termasuk kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya dan/atau satu lagu wajib nasional saat memulai pelajaran, serta mengakhiri pelajaran dengan menyanyikan lagu daerah. Permendikbud No 64 Thn 2015 mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah tanpa kecuali.

Permendikbud No 82 Thn 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan.

Permendikbud ini mengatur sanksi yang bisa dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan, atau sanksi terhadap satuan pendidikan dan kepala sekolah, jika masih terdapat praktik kekerasan di lingkungan sekolahnya.

Selain itu, sekolah juga diwajibkan memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Papan tersebut minimal memuat situs pengaduan http://sekolahaman.kemdikbud.go.id, layanan pesan singkat ke 0811-976-929, telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303, faksimile ke 021-5733125, email laporkekerasan@kemdikbud.go.id, nomor telepon kantor polisi terdekat, nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat dan nomor telepon sekolah.

Permendikbud No 8 Thn 2016 mengatur agar buku yang digunakan memuat Informasi tentang pelaku penerbitan pada bagian akhir buku secara lengkap. Informasi tentang Penulis, Editor, Illustrator, Penelaah, Konsultan, Reviewer, dan Penilai disertai nama lengkap, gelar akademis, riwayat pendidikan, alamat kantor atau alamat rumah, nomor telepon kantor dan/atau telepon genggam, akun facebook, dan alamat posel (email).

Dan yang terbaru adalah Permendikbud No 18 Thn 2016 khusus mengatur larangan tindakan perploncoan yang kerap terjadi di masa orientasi siswa saat tahun pelajaran baru dimulai.

“Kemendikbud berusaha mewujudkan suasana baru, serta menyegarkan iklim belajar mengajar di sekolah agar seluruh siswa bisa belajar dengan gembira dan tenang. Ini adalah wujud dari Nawacita, yakni menghadirkan negara untuk memberi rasa aman pada seluruh warga negara, dan merevolusi karakter bangsa melalui pendidikan,” ujar Mendikbud Anies baswedan pekan lalu di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Selain itu mengenai masih terjadinya pungutan liar (pungli) di awal tahun pelajaran baru, Mendikbud juga mengimbau masyarakat melapor ke Kemendikbud jika menemukan praktik pungli di sekolah lewat http://laporpungli.kemdikbud.go.id.

Sekolah tidak boleh memungut iuran di luar ketentuan Permendikbud No 44 Thn 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar. “Kami harapkan partisipasi masyarakat untuk mengawal pelaksanaan hari pertama sekolah, termasuk melaporkan pungutan sekolah yang memberatkan secara online,”kata Mendikbud. (sak)