Kemenkes Data Ulang Penerima Vaksin Palsu
KESEHATAN PERISTIWA

Kemenkes Data Ulang Penerima Vaksin Palsu

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan pendataan ulang pasien yang telah menerima vaksin palsu, dan akan memberikan vaksinasi ulang kepada anak-anak yang terdata mendapat vaksin palsu.

Dalam siaran pers yang disampaikan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, di Jakarta, Kamis (14/7) siang, juga disebutkan, dalam rapat Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu yang dipimpin Menkes Nila F Moloek telah diperoleh informasi dari hasil penelusuran Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan).

Badan POM telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah, terdapat 37 fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di 9 provinsi yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis.

“Badan POM sudah menguji sampel vaksin tersebut dan hasil menunjukkan dari 39 sampel ditemukan 4 sampel yang isinya tidak sesuai atau palsu, dan 1 sampel diduga palsu karena label tidak sesuai,” bunyi siaran pers itu.

Selain itu, Badan POM juga melakukan uji terhadap barang sitaan Bareskrim Polri. Dari pemeriksaan terhadap 15 produk, menurut Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, terdapat 5 produk yang terbukti kandungannya palsu, 1 produk vaksin yang kadarnya tidak sesuai, dan 1 produk yang labelnya tidak sesuai.

Berdasarkan hasil penyidikan dari Bareskrim dan Badan POM itulah, Kemenkes melakukan pendataan ulang pasien yang menerima vaksin palsu. “Kemenkes akan memberikan vaksinasi ulang kepada anak-anak yang terdata mendapat vaksin palsu. Vaksinasi ulang akan dimulai dari satu klinik yang berada di Ciracas Jakarta Timur pada pekan depan karena datanya telah tersedia,” pungkas siaran pers itu.

Terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Jakarta, Jumat (15/7) siang mengatakan sebagai tindak lanjut atas munculnya kasus penggunaan vaksin palsu yang dilakukan sejumlah rumah sakit, Presiden Joko Widodo telah memutuskan akan melakukan restrukturisasi terhadap Badan POM.

“Dalam persoalan vaksin ini tidak boleh setengah-setengah, dan kemarin Presiden telah memutuskan segera melakukan restruktur di BPOM, dan akan ditugaskan seseorang melakukan pembenahan. Dengan itu, harapannya yang seperti ini tidak terulang lagi, tidak terjadi kembali,” kata Pramono Anung kepada wartawan, di ruang kerjanya Gedung III Kemensetneg.

Mengenai bentuk restrukturisasi Badan POM yang dimaksud, menurut Seskab, akan diumumkan kemudian. Demikian juga pembenahan seperti apa yang akan dilakukan, akan diumumkan nanti pada waktunya.

Mengenai sikap pemerintah, Pramono mengemukakan, yang pertama tentunya, bagi siapapun yang terlibat dalam vaksin palsu ini apakah sebagai kreator, pengedar, yang memberikan kepada bayi, tentunya pemerintah dalam hal ini Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal) Mabes Polri harus mengambil tindakan yang tegas, karena ini menyangkut masa depan bangsa dan ini sungguh sangat tidak manusiawi dilakukan kepada bayi.

Kebetulan, lanjut Seskab, vaksin yang dipalsukan itu sebenarnya rata-rata adalah vaksin yang mahal, harganya hampir Rp 1 juta dan produknya adalah produk dari luar. Sehingga dengan demikian, rumah-rumah sakit tersebut diminta untuk mendata.

“Negara dalam hal ini pemerintah, akan melakukan seperti yang disampaikan Bu Menkes, meminta divaksin ulang bagi anak-anak tersebut. Sebab kalau mereka, katakanlah vaksinnya itu palsu, maka daya tahan tubuh anak itu akan sangat rentan untuk terkena penyakit di kemudian hari,” papar Pramono. (sak)