Kereta Api Perintis Lubukalung-Kayutanam
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Kereta Api Perintis Lubukalung-Kayutanam

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat penugasan dari Dirjen Perkeretaapian Kemenhub mengoperasikan kereta api perintis di wilayah Sumatra Barat, tepatnya di lintas Lubukalung-Kayutanam.

Penugasan tersebut diwujudkan usai ditandatanganinya kontrak Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2016 untuk lintas pelayanan Lubukalung-Kayutanam di Sumatera Barat antara Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat, Ditjen Perkeretaapian dengan PT Persero.

“Penyelenggaraan angkutan KA Perintis ini merupakan satu wujud upaya Pemerintah melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat menyediakan angkutan massal yang nyaman dan terjangkau,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono kepada media, Kamis (1/9).

Pemerintah kemudian menugaskan PT KAI menyelenggarakan Angkutan KA Perintis tersebut, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menhub No KP 9 Thn 2016 tentang Penugasan Kepada PT KAIuntuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Kereta Api.

Kontrak Angkutan KA Perintis lintas pelayanan Lubukalung-Kayutanam tersebut mulai berlaku sejak 31 Agustus 2016 hingga 31 Desember 2016 atau selama empat bulan. Adapun nilai kontrak Angkutan KA Perintis ini sekitar Rp 8,1 miliar.

Angkutan KA Perintis tersebut akan menggunakan rail bus yang terdiri atas tiga kereta, dengan kapasitas 1 rangkaian sebanyak 117 tempat duduk. Frekuensi perjalanan rail bus ini akan dioperasikan sebanyak 4 kali per hari. Sedangkan tarif yang akan dikenakan kepada para pengguna jasa KA perintis ini adalah sebesar Rp 3.000.

“Harapannya pelayanan angkutan perintis ini tidak hanya berhenti sampai dengan 31 Desember 2016, tapi juga dapat dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya,” imbuh Prasetyo.

Penyelenggaraan angkutan KA Perintis ini merupakan amanah UU No 23 Th 2007 tentang Perkeretaapian yang menyatakan untuk pelayanan angkutan perintis.

Dalam hal biaya yang dikeluarkan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi dari pada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah, maka selisihnya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perintis, Direktorat Jenderal Perkeretaapian membentuk tim yang akan melakukan verifikasi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pengoperasian Angkutan KA Perintis lintas pelayanan Lubukalung-Kayutanam ini merupakan fokus program kerja Kemenhub sesuai Nawacita Kabinet Kerja Jokoki-JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Diharapkan dengan beroperasinya KA Perintis ini mendorong peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat sekitarnya. (sak)