Lagi, Kapal Perikanan Asing Ditangkap
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Lagi, Kapal Perikanan Asing Ditangkap

Setelah berhasil menangkap 8 kapal perikanan asing (KIA) ilegal di perairan Sulawesi pada akhir September 2016, Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap 7 KIA ilegal di dua lokasi yang berbeda pada 7-12 Oktober 2016.

Sjarief Widjaja, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang juga menjabat Sekretaris Jenderal KKP di Jakarta, Jum’at (14/10) mengatakan penangkapan kapal ilegal tersebut dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 014.

Ketiga KIA yang ditangkap berbendera Malaysia dengan 48 Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPP-RI) perairan Kepulauan Riau, pada 11 Oktober 2016.

Kapal tersebut adalah KM Karang (56 GT, 14 ABK), KM PAV 4543 (GT 50, 10 ABK) dan KM Murkhan (5 GT, 24 orang). Selanjutnya kapal yang menggunakan alat tangkap pair trawl beserta ABK dikawal menuju ke Satuan Kerja PSDKP Batam untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Sementara 4 kapal lainnya ditangkap oleh KP. Orca 03 di WPP RI sekitar perairan Miangas Sulawesi Utara pada 7 dan 12 Oktober 2016 dengan jumlah ABK sebanyak 30 orang yang diduga WNA Filipina. Selanjutnya ketiga kapal tersebut di kawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum oleh PPNS Perikanan.

Selain itu, PPNS Perikanan juga akan mendalami adanya kemungkinan ABK yang diduga warga negara Filipina namun mengantongi KTP Indonesia sebagaimana ditemukan terhadap 8 ABK kapal ilegal Filipina yang ditangkap pada akhir September lalu.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menyampaikan himbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi pemberian KTP Indonesia kepada ABK asing.

Susi juga mengharapkan pihak kepolisian untuk terus bekerjasama dengan KKP melakukan pengembangan kasus tersebut dan menangkap siapapun yang terlibat.

Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam UU No 31 Thn 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Thn 2009. (sak)