Lakukan Langkah Konkret Berantas Pungli
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Lakukan Langkah Konkret Berantas Pungli

Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa yang namanya pungutan liar atau pungli bukan masalah soal besar kecilnya. Tetapi keluhan yang sampai kepada dirinya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya, baik yang kecil-kecil urusan Rp 10 ribu, Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, bahkan ada yang urusan jutaan rupiah.

“Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp 10 ribu tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10) siang.

Jokowi mengingatkan, masalah pungli itu pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang nanti akibatnya akan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.

Diakui Jokowi, bahwa pungli ini sudah bertahun-tahun, dan sudah dianggap sebuah hal yang normal, biasa, serta bangsa Indonesia permisif terhadap pungli itu.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak para Gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan itu langkah-langkah konkret di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar.

“Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan,” tegas Jokowi.

Rekomendasi Jadi Izin
Dalam rapat koordinasi Jokowi juga mengkritik ruwetnya proses pengurusan perizinan di daerah. Hal yang menurutnya dikeluhkan masyarakat kepadanya, karena ini nanti larinya juga ke pungutan liar, dan akan menghambat investasi di daerah.

“Saya ingin ingatkan, karena ini banyak juga yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” tegas Jokowi yang dalam kesempatan tersebut didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Jpkowi memberikan contoh izin yang berkaitan dengan manufaktur dan industri, yang dikeluhkan para investor saat bertemu dirinya tadi pagi. “Mereka hitung izin itu hampir 2.000, lembarnya bisa sampai 20.000 lembar kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah. Kalau seperti ini kita terus-teruskan enggak akan tahan, investor enggak akan tahan,” tutur Jokowi.

Karena itu, lanjut Jokowi, indeks daya saing serta indeks kemudahan berusaha di Indonesia itu jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ease of doing business di negara Indonesia masih ada pada peringkat 109, dari yang sebelumnya peringkat 120, sementara Thailand pada peringkat 49, Malaysia 18, dan Singapura nomor 1.

“Ini perlu saya ulang-ulang supaya kita bisa melihat diri kita sendiri memang izin ini yang harus segera disederhanakan dan segera disimpelkan,” tutur Presiden.

Presiden mengemukakan, di semua tempat ternyata ada untuk mengurus izin untuk mendirikan sebuah industri, apalagi dalam skala besar, dari izin yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Lingkungan, ataupun Tenaga Kerja. Ini yang menurut Jokowi menyebabkan semakin ruwet.

“Sekarang saja yang namanya rekomendasi itu bisa kayak menjadi izin, syarat bisa menjadi kayak izin. Ini yang harus dihentikan,” pinta Jokowi.

Jokowi lantas memberikan contoh, untuk mendirikan bangunan yang ada parabolanya diperlukan izin tersendiri untuk urusan parabola, hotel membuat kolam renang diperlukan izin tersendiri untuk urusan kolam renang, ataupun hotel dilengkapi restoran juga diperlukan izin tersendiri untuk restoran.

“Kalau diteruskan kayak gini sudahlah, sudah, percuma kita me-marketing-i, memasarkan, menginformasikan bahwa negara kita ini ramah terhadap investasi, negara ini welcome pada investasi, praktiknya masih seperti ini,” kata Jokowi mengkritik.

Jokowi meminta para Gubernur memanggil Kepala-kepala Dinas atau melakukan pengecekan kepada Bupati/Walikota. “Kan yang bekerja di sana, syarat bisa menjadi izin, rekomendasi teknis sudah kayak ngurus izin. Padahal itu kan hanya lampiran-lampiran, pada saat kita mengajukan itu harusnya sudah,” ujarnya.

Mengakhiri pengantarnya, Jokowi menyampaikan akan membicarakan lebih lanjut mengenai pembebasan lahan, investasi di bidang pariwisata, dan yang lain-lainnya. Namun Jokowi menyampaikannya setelah rakor dengan para Gubernur itu tidak dihadiri media massa. (sak)