Lebaga Sensor Bakal Buka Cabang
PERISTIWA SENI BUDAYA

Lebaga Sensor Bakal Buka Cabang

Provinsi Jawa Timur berkesempatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Perwakilan Lembaga Sensor Film (LSF) yang berkedudukan di Surabaya. Ada 10 daerah yang siap dan yang paling siap Jatim, Bali dan Kepulauan Riau.

Pembentukan nomenklatur ini merupakan amanat UU No 33 Thn 2009 Tentang Perfilman. Untuk memperjelas implementasi UU ini juga telah diterbitkan Peraturan LSF RI No 2 Tahun 2016 tentang Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi.

Tentang rencana pembentukan Perwakilan LSF di Surabaya ini, diselenggarakan Forum Diskusi Sarana dan Prasarana Pembentukan Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur bertempat di hotel Mercure Surabaya, (06/09).

Forum diskusi difasilitasi LSF, melibatkan stakeholders terkait antara lain Disbudparta Jatim, Diskominfo Jatim, Dindik Jatim, Bapusarsip Jatim dan SKPD lain serta MUI Jatim dan pelaku/praktisi film.

Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Jarianto menjelaskan tentang potensi budaya lokal Jatim yang belum tergarap salah satunya melalui sinematography.

“Kebudadayaan itu rekayasa, saya mengutip pesan Bapak Gubernur, jika membuat film dengan setting budaya Jatim buat endingnya itu happy yang mensifati masyarakat Jatim,” tuturnya.

Terkait tentang pembentuksn Perwakilan LSF di Surabaya, ia mengatakan pembentukan ini telah berproses dari sosialisasi sampai acara diskusi ini, sedangkan kebutuhan mendesak yang mesti dikoordinasikan adalah gedung sebagai kantor operasional LSF.

“Pemprov Jatim dulu telah menyiapkan di kawasan Tanjung Perak namun kurang representatif, nah sekarang kita siapkan antara lain satu gedung dengan kantor KPID Jatim di Ngagel ” katanya.

Ketua LSF Ahmad Yani Basuki mengatakan Jatim merupakan daerah prioritas yang pertama kali memiliki Perwakilan LSF karena berpotensi menghasilkan produksi film yang banyak. “Jatim punya potensi menghasilkan karya film,” kata Ahmad Yani Basuki.

Dikatakannya, rencana pembentukan perwakilan LSF ini, dahulu telah dilakukan MOU antara Gubernur Jatim dengan LSF dan diharapkan ada juga MOU dengan Mendikbud. Perwakilan LSF ini menjadi strategis karena sekarang dengan kemajuan teknologi informasi membuat film sangat mudah dan menyebarluaskan.

“Membuat film sendiri dan menyebarluaskan tanpa sensor film melanggar UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman,” jelas Mayjend Purn TNI AD ini.

Dipaparkannya sekarang ini karya film fenomenanya mengabaikan norma agama, susila dan budaya, jadi peran LSF sangat penting. Jika sudah terbentuk perwakilan LSF di provinsi ini maka juga akan menggairahkan produksi film di daerah karena semakin kompetitif dan selektif sehingga tak mengorbankan norma yang ada.

Ia juga mengimbau untuk melakukan sensor mandiri bagi keluarga terutama mengantisipasi tayangan film dan televisi. “Sensor mandiri yang paling penting adalah batasan usia penonton bagi anak-anak harus diterapkan atau dengan pendampingan bimbingan orang tua ” ujar alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Dari hasil diskusi rencana pembentukan Perwakilan LSF ini, terjadi pro dan kontra, di satu sisi ini adalah implementasi amanat UU dan kebutuhan mendesak tentang fenomena maraknya tayangan film/sinetron yang perlu disensor, sedangkan yang tidak setuju karena melihat industri produksi film itu tidak di daerah tapi di Jakarta.

Menyikapi dinamika diskusi, Ketua LSF mengatakan yang paling utama adalah sensor mandiri, sedang dibentuknya Perwakilan LSF di daerah justru akan memberikan kenyamanan berkarya sinematography. “Sensor film Indonesia ini sudah berusia 100 tahun berdiri sejak 18 Maret 1916, faktanya tetap dibutuhkan untuk mendewasakan penonton di Indonesia memilih film atau tontonan,” pungkas Ahmad Yani Basuki. (sak)