Lembaga Non Kementerian Perlu Program Prioritas
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Lembaga Non Kementerian Perlu Program Prioritas

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), perlu membuat program prioritas. Program prioritas tersebut dibuat terencana mulai dari enam bulanan sampai tiga tahun ke depan.

Hal ini disampaikan MenPANRB Asman Abnur dalam rapat konsolidasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepla Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kantor Kementerian PANRB, beberapa waktu lalu

”Saya minta saudara-saudara menetapkan prioritas enam bulan ke depan, apa yang akan dicapai dalam setahun hingga tiga tahun ke depan. Tidak mungkin kita bisa mengubah semuanya dalam waktu singkat ini,” ujarnya.

Akan tetapi, Menteri mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menambah kecepatan dalam bekerja, dan setiap perubahan yang terjadi dapat bermanfaat bagi masyarakat. ”Sebagai pusat dari mesin birokrasi, kita harus berjalan lebih cepat dan bisa menunjang percepatan bagi instansi pemerintah lain,” imbuhnya.

Pria kelahiran Padang Pariaman, 2 Februari 1961 ini menuturkan pengalamannya sewaktu menjadi anggota DPR. Kalau sedang berkunjung ke daerah, sering mempertanyakan keberadaan surat-surat sebagai bukti sahnya suatu aset negara.

Kalau ada bangunan, adakah suratnya, kalau ada siapa yang memegang. Demikian juga dengan kendaraan, di mana surat-surat kendaraannya. ”Tidak jarang surat-surat itu dipegang para pegawai, yang sering tidak terintegrasi. Tidak sedikit pemda yang pengadministrasian asetnya tidak jelas,” ujarnya.

Untuk itu, Menteri mendorong Kepala ANRI Mustari Irawan agar memperjelas dan memprioritaskan penanganan arsip-arsip sebagai bukti kepemilikan aset negara. ”Dari mana datangnya negara? Kan dari surat-surat tersebut. Ini harus menjadi prioritas ANRI,” imbuh Asman.

Terkait BKN, Menteri menuturkan bahwa saat menjabat sebagai Wakil Walikota Batam sering melihat PNS yang menghadapi masalah ketika mengurus kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Asman mengaku sering melihat, PNS yang mau naik pangkat datang ke BKD dengan mmebawa map berisi setumpuk persyaratan, tapi harus pulang dengan kecewa, karena data belum lengkap.

”Saya bilang, BKD harusnya mempunyai data yang lengkap dan mengenai pegawai di instansinya. Data itu juga harus terintegrasi antara pusat dan daerah. Tolong BKN perhatikan ini,” lanjutnya.

Dikatakan, baru saja dirinya bertemu Gubernur Bank Indonesia yang sistem kepegawaiannya luar biasa. ”Saya terinspirasi dengan perbankan. Kita akan belajar sistem kepegawaian perbankan. Masa kita kalah dengan bank,” tegas Menteri.

Menteri Asman minta kepada Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyusun hitung-hitungan yang rinci, mulai dari jumlah PNS saat ini, tingkat kualifikasi dan kompetensinya. Dengan demikian, bisa menjelaskan seberapa banyak pegawai yang memiliki keahlian dan tidak, serta lokasi mereka. (sak)