Mandeg 43 Tahun, Proyek Umbulan Tuntas
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Mandeg 43 Tahun, Proyek Umbulan Tuntas

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang mandeg selama 43 tahun akhirnya tuntas. Rampungnya pembahasan proyek yang melewati kepemimpinan 8 gubernur itu setelah ditandatanganinya Surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan dari Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang diserahkan pada Kementerian Keuangan.

Penandatanganan disaksikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo di Ruang Rapat Mahakam, Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (13/7).

Penyelesaian proyek ini merupakan langkah maju dari Rakor Tindak Lanjut Percepatan Proyek SPAM Umbulan dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution. Intinya, Menko setuju penyelesaian mega proyek melalui financial closing. Sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPPBU) SPAM Umbulan 21 Juli 2016 mendatang di Kantor Kemenko Perekonomian.

Gubernur Soekarwo mengatakan proyek SPAM Umbulan pembahasannya dilakukan sejak 1973. Namun pihaknya baru menangani secara serius dan melakukan penyelesaian di tahun 2015. Januari 2015 lalu dilakukan Viability Gap Fund (VGF) dan Agustus 2015 baru dilakukan lelang.

“Alhamdulillah, akhirnya selama 43 tahun, proyek SPAM Umbulan tuntas. Hari ini juga semua pihak yang berkaitan Umbulan sudah tandatangan. Mulai Pemkab Pasuruan maupun Pemprov Jatim,” kata Pakde Karwo seraya menunjukkan Surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan.

Dikatakan, penyelesaian SPAM Umbulan sangat penting. Karena berkaitan dengan pelayanan publik di bidang air minum. Bukan air bersih semata. SPAM Umbulan ini dapat menghasilkan 4.000 liter per detik. Proyek ini dapat melayani kebutuhan air minum berkualitas bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim. Khususnya di 3 kabupaten dan 2 kota lainnya, yakni Kab Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. Proyek ini diharapkan dapat selesai pada 2019 mendatang.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek SPAM Umbulan ini penting dan prestisius. “Buat kita ini proyek penting. Sudah ada proses selama 40 tahun. Kalau tidak diselesaikan segera, ini menjadi hal yang tidak benar,” tegasnya. Dijelaskan, pola Perjanjian KPPBU SPAM ini merupakan proyek pertama tersulit . Karena melibatkan banyak kabupaten/kota.

Senada Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, KPPBU SPAM ini bisa menjadi lesson learned, menjadi pola ke depan. Pola KKPBU bisa menjadi template untuk berbagai proyek infrastruktur lainnya. Seperti SPAM di daerah lain, listrik, jalan tol dan sebagainya. “Kalau ada kasus seperti ini yang melibatkan daerah. Tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Paling tidak bisa diputuskan di tingkat dirjen,” kata Sofyan Djalil.

Pola kerjasama melalui KKPBU ini, lanjut Sofyan Djalil, juga bisa menjadi alternatif menampung dana hasil Tax Amnesty untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Seperti listrik, air, rumah sakit (teaching hospital), dan sebagainya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan, pihaknya telah menandatangani surat persetujuan kelanjutan proyek SPAM Umbulan ini sebagai persyaratan untuk Kementerian Keuangan mengeluarkan VGF. “Prinsipnya Pemkab Pasuruan mendukung. Saya menyampaikan poin-poin yang ditekankan DPRD Kabupaten Pasuruan. Semua dipenuhi Kementerian dalam rapat,” ujarnya.

Penandatanganan tersebut merupakan kelanjutan rapat 22 Juni 2016 lalu. Isinya disepakati solusi sharing pembiayaan. Baik APBN Kementerian PU, APBD Pemprov Jatim dan APBD Pemkab Pasuruan sendiri. Sehingga tidak memberatkan APBD Kabupaten Pasuruan. Usulan solusi Gubernur Soekarwo ditanggapi positif Menko Perekonomian Darmin Nasution, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H Sumadilaga, serta Bupati Pasuruan. (sak)