MenPANRB Minta E-Budgeting Diterapkan
PEMERINTAHAN PERISTIWA

MenPANRB Minta E-Budgeting Diterapkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur meminta pemerintah daerah baik pemprov maupun kabupaten/kota agar menerapkan E-Budgeting dalam penyusunan APBD.

Permintaan itu disampaikan saat melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Selasa (2/8) di Gedung Dispenda Jatim. Evaluasi untuk melihat sejauh mana progres implementasi program percepatan reformasi birokrasi.

Asman Abnur dalam sambutannya menekankan Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui penerapan sistem e-budgeting untuk memastikan penggunaan anggaran berbasis pada kinerja.

“Saya mengapresiasi daerah yang telah menerapkan e-budgeting. Namun e-budgeting harus didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (outcome). Saya harap itu bisa dikembangkan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menerapkan e-budgeting, maka efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya, program atau kegiatan ‘siluman’ bisa dicegah melalui transparansi sistem penganggaran.

Selain itu, Menteri Asman juga berharap e-budgeting bisa mempermudah pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) dan meningkatkan transparansi. “Sehingga ASN tidak disibukkan pekerjaan dokumentatif, namun fokus pelaksanaan tugas pokok, yaitu pelayanan masyarakat,” katanya.

Sementara evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB dilakukan untuk memastikan instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui kinerja yang jelas.

Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan berbagai langkah untuk memperbaiki SAKIP. Di provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota se-Jatim, lingkungan juga melakukan evaluasi AKIP bagi seluruh SKPD.

Menurut Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Jatim ini, SAKIP sangat penting bagi. “Bukan sekadar mencegah korupsi, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Kalau tahun lalu Jatim mendapat predikat A, Gubernur optimis tahun ini bisa meningkat menjadi AA. Lebih dari itu, Pakde Karwo menekankan agar perbaikan tata kelola pemerintahan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Di Jawa Timur, sekarang orang miskin juga pakai pakaian bagus. Orang miskin baru,” ujarnya berseloroh.

Dalam pembukaan evaluasi SAKIP, juga dilakukan presentasi dari Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim Setiajid, Walikota Malang M Anton, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Jawa Timur merupakan daerah yang aktif melakukan langkah-langkah perbaikan akuntabilitas kinerja. Tahun lalu Provinsi Jatim merupakan salah satu dari empat provinsi yang mendapat nilai A.

Di Jawa Timur, Kementerian PANRB melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dilakukan pada 13 daerah diantaranya, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Pasuruan.

Sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan kunjungan langsung pada lima daerah, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kegiatan kunjungan lapangan dimulai 3-6 Agustus. (sak)