Menteri Susi Tegaskan Lagi Perikanan Tangkap Haram Investasi Asing
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Menteri Susi Tegaskan Lagi Perikanan Tangkap Haram Investasi Asing

Potensi besar perikanan Indonesia menjadi peluang emas investasi bagi sektor global maupun lokal. Pemerintah berupaya menjaring investor domestik maupun asing. Beragam insentif dan kemudahan diberikan bagi investasi yang berorientasi pada ekspor dan penyerapan tenaga kerja besar.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan pelarangan masuknya investasi asing bagi perikanan tangkap Indonesia. Menteri KKP Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya keberlanjutan bagi perikanan tangkap Indonesia. Hal ini sesuai visi misi pemerintah yang ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

“Perikanan itu bukan locket sains, tidak memerlukan teknologi canggih. Sesuai dengan keberlanjutan. Misinya pemerintah adalah menjadikan laut masa depan bangsa. Saya ingin mempertaruhkan semua ini untuk kebangkitan perikanan Indonesia,” tegas Menteri Susi dalam gelaran konferensi pers di Komplek Widya Candra V di Jakarta pekan lalu.

Selain itu, untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan, Menteri Susi mengungkapkan perlu adanya kerjasama antara stakeholders perikanan, termasuk perbankan yang akan mendukung pengadaan sarana prasarana perikanan Indonesia.

“Saya menghimbau kepada perbankan stakeholder perikanan untuk segera bangkit. Kita ingin memasukkan kapal-kapal besar lokal untuk masuk ke perairan Indonesia. Kita akan hitung masing-masing daya dukung WPP untuk industri perikanan. Jadi tidak sembarang saya punya kapal segini dan menangkap di sini, tidak bisa begitu. Kita akan permudah semua persyaratan izin-izin,” ujar Susi.

Menteri Susi juga menyoroti permasalahan terkait pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Menteri Susi menjelaskan, pemanfaatan (pengambilan) korang maupun karang dari alam untuk bahan bangunan, kapur, kalsium, akuarium dan souvenir atau perhiasan serta Koral Hidup atau Koral Mati (recent death coral) dari alam.

“Jika masih ada usaha perdagangan maka akan ditindak tegas. Karang-karang laut yang untuk akuarium sudah tidak boleh diperdagangkan lagi”, tegasnya.

Tegas Hadapi IUU Fishing
Sementara dalam upaya menghadapi Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), pemerintah beberapa waktu lalau menghadiri pertemuan dengan negara-negara anggota South East Asia Fisheries Development Centre (SEAFDEC) di Bangkok, Thailand.

SEAFDEC merupakan negara ASEAN dan Jepang yang telah sepakat mengesahkan Deklarasi untuk memerangi IUU Fishing. Kesepakatan Deklarasi merupakan hasil dari High Level Consultation (HLC) on Regional Cooperation in Sustainable Fisheries Development Towards the ASEAN Economic Community: Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products.

Deklarasi ini merupakan komitmen dasar negara ASEAN-SEAFDEC dalam meningkatkan kerjasama mencegah dan memberantas IUU Fishing serta meningkatkan daya saing produk perikanan di kawasan ASEAN.

Indonesia diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, Dr Achmad Poernomo selaku Ketua Delegasi didampingi pejabat KKP dan wakil KBRI Bangkok. Hadir pula Direktur Eksekutif Coral Triangle Initiative (CTI-CFF), Prof Dr Widi Agus Pratikto.

“Indonesia mendukung penuh deklarasi ini. Tidak ada kompromi dalam memerangi IUU Fishing,” tegas Poernomo dalam sambutannya di hadapan para perwakilan negara anggota SEAFDEC.

Lebih lanjut Achmad Poernomo menyampaikan upaya-upaya yang telah Indonesia melakukan memberantas IUU Fishing. “Kami sudah bentuk Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115), penertiban kapal ikan ex-asing yang beroperasi di Indonesia,” kata Poernomo.

Juga dilakukan pelarangan transhipment, pelarangan trawler atau cantrang, penenggelaman 176 kapal ikan pelaku IUU Fishing, dan ikut berpartisipasi aktif pada forum regional maupun internasional dalam upaya pemberantasan IUU Fishing, imbuhnya.

Upaya lain yang telah dilakukan Indonesia yaitu meratifikasi FAO Port State Measure Agreement (PSMA), yaitu pelabuhan perikanan yang akan diberdayakan untuk mengawasi praktik IUU Fishing. Dengan ratifikasi itu kapal pelaku IUU Fishing tidak akan mendapatkan akses mendaratkan hasil tangkapannya. (sak)