Modal Minimum Pendirian PT Dihapus
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Modal Minimum Pendirian PT Dihapus

Dengan pertimbangan memberi kemudahan berusaha pengusaha mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Presiden Joko Widodo pada 14 Juli lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Thn 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Modal meinimum pendirian PT dihapuskan.

Dalam PP ini ditegaskan, PT wajib memiliki modal dasar perseroan. Modal dasar PT sebagaimana dimaksud harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. “Besaran modal dasar PT sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT,” bunyi Pasal 1 ayat (3) PP tersebut.

Sebelumnya pada PP No 7 Thn 2016 yang ditandatangani Jokowi pada 21 Maret 2016 disebutkan, modal dasar PT paling sedikit Rp 50 juta. Syarat ini kemudian direvisi berdasar PP yang baru.

Disebutkan, dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT.

PP ini juga menyebutkan, modal dasar PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling sedikit 25 persen harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

“Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian PT ditandatangani,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini.

PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, menurut PP ini, besaran minimum modal dasar perseroan Terbatas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP No 28 Thn 2016 ini telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 14 Juli 2016 itu. (sak)