Momentum Perbaikan Sistem Perpajakan
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Momentum Perbaikan Sistem Perpajakan

Presiden Joko Widodo menyatakan, besarnya animo masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

“Dengan antusiasme seperti ini ada antre dari pagi jam 3, jam 4, ini baik. Ini momentum yang baik untuk meningkatkan tax base kita,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai sidak layanan amnesti pajak di KPP Madya Jakarta di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Rabu (28/9) pagi.

Menurut Jokowi, ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Karena itu, orientasi pemerintah sekarang membangun trust. “Momentum ini ada,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, reformasi bidang perpajakan harus dimulai, sistem pelayanan, sistem administrasi, semuanya memang harus dimulai. Ia menjelaskan, bahwa saat ini momentum mereformasi sistem perpajakan, sehingga nanti pada babakan yang kedua ada undang-undang KUP, UU PPH, UU PPN.

“Ini harus mulai dikerjakan lebih detil sehingga ke depan perpajakan kita sistemnya menjadi lebih baik,” tutur Jokowi.

Jokowi mengaku mendapat informasi bahwa sampai saat ini jumlah deklarasi untuk program amnesti pajak telah mencapai angka Rp 2.700 triliun. Ia menilai, ini merupakan angka yang besar dibandingkan dengan negara lain.

“InshaAllah hari ini bisa tembus Rp 3.000 triliun, pergerakan ini harus disadari, ada momentum, ada trust, ada kepercayaan,” kata Jokowi meyakinkan.

Jokowi mengaku mendapatkan banyak permintaan agar program pengampunan pajak itu bisa diperpanjang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan kemudahan administrasi diperpanjang hingga Desember 2016.

“Ini kan baru periode 3 bulan yang pertama, masih ada periode 3 bulan yang ke-2, masih ada periode 3 bulan yang ketiga. Jangan dilihat 30 September sudah rampung, belum. Masih ada babakan kedua, babakan ketiga, nanti kita lihat,” kata Jokowi.

Mengenai aset pemilik modal di luar negeri, Jokowi mengatakan sebetulnya uang yang di luar negeri sudah banyak juga yang ada di dalam negeri. Ia menyebutkan, di lapangan back to back, ada crossing saham.

“Artinya yang kita perkirakan dulu banyak di luar, artinya sebetulnya sebagian sudah di dalam. Ini yang kita ingin dorong terus agar yang di luar itu bisa masuk, sehingga ada arus modal masuk, arus uang masuk, ada capital inflow, dan itu akan memperbaiki ekonomi kita,” ungkap Jokowi.

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan di Jalan S Parman Jakarta Barat, Jokowi menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah Wajib Pajak yang sedang mengikuti program amnesti pajak.

“Kenapa sukanya kok pada mepet-mepet,” kata Jokowi kepada beberapa wajib pajak di KPP Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Tampak antrean sejumlah wajib pajak yang akan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak mewarnai layanan pajak di KPP itu. “Silakan dibayar dulu, nanti persyaratan administrasinya bisa menyusul, nanti bisa ke sini dulu,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendampingi Jokowi dalam sidak itu. (sak)