Muncul Usulan Museum Bung Tomo
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Muncul Usulan Museum Bung Tomo

Walikota Surabaya memenuhi janji menggelar seminar pelestarian cagar budaya bangunan eks studio pemancar dan Radio Barisan Pemberontak Republik Indonesia (RBPRI) di jalan Mawar 10 yang dirobohkan.

Seminar yang digelar di Graha Sawunggaling kantor Pemkot Surabaya, Kamis (29/9) itu bertujuan mencari masukan guna menindaklanjuti pasca pembongkaran. “Mari kita diskusikan bersama,” ajak Risma diawal acara pada peserta seminar yang hadir.

Sejauh ini, Pemkot Surabaya belum menemukan referensi dan dokumentasi lengkap tentang bangunan bersejarah bagi arek-arek Suroboyo itu. Karena, berdasarkan tim cagar budaya, bangunan itu sudah berubah dari bentuk aslinya. “Jika ada referensinya, kami siap mengembalikan seperti aslinya,” kata walikota.

Dikatakan, sebenarnya ada dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 1975 dan 1996. Namun, bangunan yang tersisa sudah jauh berbeda dengan dua pengajuan IMB pada instansi yang dipimpinnya tersebut. Pada tahun 1975 dikeluarkan IMB yang denah bangunan sudah direnovasi. Model bangunan rumahnya seperti bangunan yang lagi tren pada tahun itu.

Berikutnya pada 1996, diajukan IMB baru. Bentuk bangunan yang tertera dalam berkas yang diajukan juga sudah berubah lagi. Hanya saja, cuma separuh dari yang diajukan sebelumnya. Pada gambar bangunan yang diajukan juga menyesuaikan tren model 1996-an. “tupun gambarnya hanya tampak dari luarnya saja. Luas bangunannya juga tidak sama,” kata Risma.

Sementara itu, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kemendikbud Harry Widianto yang hadir punya usul lain. Intinya, lahan bekas radio Bung Tomo yang sempat diributkan banyak kalangan karena dirobohkan sebaiknya dibangunkan museum perjuangan Bung Tomo.

Untuk keperluan itu, Harry berjanji siap membantu mengisi semua peralatan dan kebutuhan museum, jika bangunan sudah berdiri dan sudah jadi. “Untuk memuliakan perjuangan Bung Tomo, mungkin lebih baik dibangun museum,” kata Harry usai seminar.

Hanya saja, Harry tetap meminta agar persoalan hukum yang membelit bangunan RBPRI diselesaikan terlebih dahulu. “Proses hukum itu harus diselesaikan dulu. Karena sampai saat ini status tanah itu masih status quo,” katanya lagi.

Seminar cukup ’panas’ itu dihadiri sejumlah kalangan. Mulai dari pengacara, praktisi hukum, sejarahwan, seniman, guru, dosen hingga pemerhati sejarah di Indonesia.

Tampak pula pengacara senior Trimolja D Soerjadi SH yang getol mempersolankan perobohan bangunan bersejarah secara hukum bersama timnya. Sebelum seminar, di Polrestabes Surabaya juga digelar acara rapat koordinasi membahas hal yang sama. (sak)