Negara Tetap Kontrol Penuh Holding BUMN
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Negara Tetap Kontrol Penuh Holding BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan adanya 6 (enam) holding BUMN. Holding company ini adalah 100 persen milik negara, sehingga kepemilikannya jelas, dan negara tetap memiliki kontrol penuh.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, usulan enam holding BUMN itu adalah pertama holding pertambangan yang sekarang sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan yang akan masuk di holding ini dilakukan Budi Sadikin (mantan Dirut Bank BUMN).

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan holdingisasi untuk minyak dan gas, dengan Pertamina yang akan menjadi holding company. Sementara untuk pertambangan, yang akan menjadi holding company adalah Inalum.

“Kemudian ada holding company untuk perumahan, karena kita ingin mendorong pembangunan perumahan, terutama perumahan murah, perumahan rakyat, dan perumahan menengah, yaitu Perumnas akan menjadi holding dari beberapa perusahaan karya, yaitu PP dan Adi Karya,” kata Rini kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8) petang.

Juga, lanjut Rini, ada holding company untuk infrastruktur, terutama untuk jalan tol. “Itu akan di holding company adalah Hutama Karya yang 100 persen milik negara,” kata Menteri BUMN.

Rini Soemarno menegaskan, holding-holding company ini adalah yang 100 persen milik negara, sehingga kepemilikannya menjadi lebih jelas, dan harus tetap 100 persen dimiliki negara.

“Ditekankan pula, bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi anak dari holding-holding company ini, kepemilikannya tidak boleh berkurang dari 51 persen. Sehingga, kontrol dari negara tetap terjadi. Selain 51 persen dan juga tetap ada saham Seri A, sehingga kontrol di negara tetap terjadi,” papar Rini.

Ditambahkan Rini, juga ada holding perbankan, di mana pemerintah memanfaatkan bukan perbankan tapi jasa keuangan. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan holding companynya Jasa Keuangan, yang 100 persen dimiliki negara.

“Kita memakai Danareksa sebagai holding companynya. Tapi tentunya, tadi juga ditekankan oleh Wapres, Danareksa ini direksinya tentunya akan berubah karena akan menjadi bentuk holding. Kemudian direksinya tentunya harus yang mampu memanage holding itu terutama dalam sisi atau sektor jasa keuangan,” ungkap Rini.

Yang terakhir, lanjut Menteri BUMN, adalah holding pangan dengan holding companynya Bulog, dimana di dalamnya ada beberapa perusahaan yang akan menjadi bagian, seperti Sang Hyang, Pertani, BGR, dan PBI.

Dampak Signifikan

Menteri BUMN menambahkan, Presiden sangat menekankan bahwa holdingisasi ini harus memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Dalam arti bahwa memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur negara melalui BUMN.

“Jadi, kita bisa mendorong BUMN dapat melakukan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia tanpa mengganggu APBN, ini penekanan yang utama. Dan tentunya untuk itu, harus mempunyai capacity yang kuat untuk dapat mencari dana,” tegas Rini.

Presiden, lanjut Rini, juga menekankan holdingisasi ini harus tetap didasari UUD 1945 Pasal 33. Dan juga bahwa ekonomi kerakyatan harus tetap ditekankan.

Sebagai contoh, Presiden menekankan kalau nantinya ada tambang-tambang yang sudah ditambang rakyat, bagaimana BUMN juga bisa mengkoordinasikannya sedemikian rupa. Sehingga rakyat tetap dapat melakukan aktivitas bersama-sama BUMN.

“Sehingga kita mungkin masih bisa meningkatkan kemampuan di pertambangan tapi tetap merangkul rakyat yang memang sudah biasa mendapatkan pendapatan di tambang,” tutur Rini.

Sementara Seskab Pramono Anung mengatakan, Presiden telah meminta Menko Perekonomian dan Sekab melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan. “Jangan sampai pembentukan holding nanti akan membuat seseorang yang menjadi manajerial holding BUMN, karena peraturannya belum sepenuhnya ditangani secara baik, maka akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Selain itu, menurut Seskab, Pemerintah, BPK dan DPR akan duduk bersama agar persoalan ini benar-benar dapat terselesaikan. “UUD 1945 pasal 33 yang berkaitan dengan pembentukan BUMN ini menjadi acuan dasar dalam pembentukan holding sehingga semangat kerakyatan tetap tercermin dalam rencana pembentukan holding,” ujar Seskab menegaskan. (sak)