OJK Dorong Perbankan Biayai Obyek Wisata
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

OJK Dorong Perbankan Biayai Obyek Wisata

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal melibatkan perbankan di Indonesia untuk menyediakan anggaran mendukung pengembangan 10 destinasi wisata prioritas Indonesia.

“Dari 10 destinasi wisata prioritas Indonesia itu, salah satunya di wilayah kerja OJK Kantor Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Labuan Bajo,” kata Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional VIII Bali & Nusa Tenggara, Nasriwan di Kintamani, Bali, Minggu (21/8).

OJK diminta menyediakan sejumlah pembiayaan untuk kepentingan pengembangan sejumlah destinasi wisata, salah satunya berada di Nusa Tenggara Timur, yaitu Komodo di Labuan Bajo.

Pembiayaan pengembangan wisata itu akan diperoleh dari sejumlah pos anggaran perbankan dalam bentuk pinjaman atau juga melalui dana sosial perusahaan (CSR) perbankan pemerintah.

Dalam konteks itu, OJK sedang menanti hasil pemetaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kementerian Pariwisata yang diperintahkan menjadi motor pemantau dan pelaksanaan pemetaan lapangan.

“Dari hasil tersebut, akan diperoleh sejumlah kebutuhan yang akan dilakukan untuk kepentingan mendukung pariwisata di ujung timur pulau Flores itu,” tutur Nasriwan.

Sejumlah hal yang akan dibiayai OJK melalui bantuan perbankan, antara lain, sarana dan prasarana di titik destinasi, infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung ke lokasi wisata.

Selain itu, pembangunan dan pembenahan sejumlah rumah penduduk yang dikembangkan menjadi tempat inapan yang memadai, home stay dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang bisa memberikan kenayamanan bagi wisatawan.

Kerja OJK ini dalam merespons hasil komitmen bersama OJK dan Kementerian Pariwisata dalam sebuah kontrak kerjasama untuk kepentingan membangun pariwisata di Indonesia yang salah satunya di Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Pihak swasta akan dilibatkan demi pencapaian maksud pemerintah dalam pengembangan 10 destinasi wisata prioritas Indonesia itu. “OJK selain menanti permohonan kebutuhan juga ikut melakukan pemetaan kebutuhan sehingga bisa memenuhi standar untuk pencapaian tujuannya,” kata Nasriwan.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Presiden RI Joko Widodo memiliki sebuah spirit baru membangun sejumlah sektor di daerah, termasuk pariwisata.

Dalam konteks itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar mengakar ke tengah masyarakat sehingga warga bisa menikmati langsung hasil pembangunan yang ada. “Tidak hanya perusahaan atau pengusaha besar saja yang nikmati pembangunan ini,” katanya.

Pemerintah RI menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas Indonesia setelah Bali. Sepuluh destinasi wisata itu, antara lain, Labuan Bajo, Morotai, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Kelayang, Bromo-Tengger-Semeru, Candi Borobudur, Kepulauan Seribu, Pantai Tanjung Lesung, dan Mandalika. (sak)