Pangkas PPh Pekerja Perusahaan Tekstil
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Pangkas PPh Pekerja Perusahaan Tekstil

Dengan pertimbangan meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor, serta mendukung program penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, pemerintah memberi kebijakan perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dibayarkan pemberi kerja yang memenuhi kriteria tertentu, untuk periode waktu tertentu.

Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2016 menandatangani PP No: 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu.

Menurut PP ini, pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan jumlah Penghasiian Kena Pajak dalam 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp 50 juta, dikenai pemotongan PPH Pasal 21 dengan tarif 2,5 persen dan bersifat final.

Pemberi kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan, antara lain merupakan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatal usaha pada bidang industri alas kaki dan/ atau tekstil dan produk tekstil.

Mempekerjakan pegawai langsung minimal 2.000 (dua ribu) orang, menanggung PPH Pasal 21 pegawainya,

melakukan ekspor paling sedikit 50 persen dari total nilai penjualan tahunan pada tahun sebelumnya, memiliki perjanjian kerja bersama. Mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan.

Serta juga tidak sedang mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A UU No 7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 Thn 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Atau fasilitas PPh berdasarkan Pasal 29 PP No 94 Thn 20 10 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun BerjaIan.

“Pegawai yang mendapatkan perlakuan pemotongan PPH Pasal 27 sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang diperkirakan dalam 1 tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak tidak lebih dari Rp 50 juta, berdasarkan daftar pegawai yang disampaikan pemberi kerja pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 dan Januari 2017,” bunyi Pasal 1 ayat (5) PP ini.

Sedangkan dalam hal realisasi jumlah Penghasilan Kena Pajak dari pegawai sebagaimana dimaksud telah melebihi Rp 50 juta dalam 1 tahun, atas penghasilan yang melebihi Rp 50 juta dikenai pemotongan PPh dengan tarif 15 persen dan bersifat final sampai dengan Masa Pajak Desember tahun bersangkutan

Ketentuan mengenai tarif Pemotongan PPh Pasal 21 itu menurut PP berlaku untuk Masa Pajak Juli 2016 Sampai dengan Masa Pajak Desember 2017.

“PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 4 PP No 41 Thn 2016, yang telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 17 Oktober 2016 itu. (sak)