Aturan Pelabelan Baru Mamin di Australia
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Aturan Pelabelan Baru Mamin di Australia

Di tengah menurunnya nilai ekspor Indonesia, kini para eksportir dihadapkan pada perubahan aturan baru tentang pelabelan di Australia. Pemerintah negeri Kanguru itu telah mengeluarkan peraturan baru terkait pelabelan keterangan asal pada kemasan makanan dan minuman (mamin) yang dijual di Australia.

Meski diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2016, para eksportir masih punya waktu dua tahun untuk menyesuaikan diri. “Para pelaku bisnis mamin diberikan kesempatan selama dua tahun, yaitu sampai 1 Juli 2018 untuk mengubah label sesuai format baru,” ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Dody Edward dalam rilisnya ke media di Jakarta, Kamis (18/8).

Peraturan baru ini berada dibawah Australian Consumer Law bernama ‘Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016’. Peraturan tersebut merupakan perubahan dari standar sebelumnya, yaitu Australia New Zealand Food Standard (ANZFS).

Pperaturan baru ini hanya berlaku untuk produk mamin yang diedarkan lewat penjualan retail di Australia. Beleid ini tidak berlaku untuk makanan yang dijual di kafe, restoran, outlet takeaway, maupun sekolah.

Persyaratan mengenai pelabelan bervariasi, bergantung cara produksinya. Bila suatu produk ditanam, diproduksi atau diolah di Australia, maka kemasan produk tersebut harus memuat logo kanguru dalam segitiga. Selain itu, harus dimuat pula grafik batang terisi penuh jika keseluruhan bahan berasal dari Australia.

Jika bahan secara keseluruhan tidak berasal dari Australia, maka wajib memuat grafik batang tidak terisi penuh. Hal itu mengindikasikan proporsi bahan-bahan yang berasal dari Australia terhadap keseluruhan kandungan produk (contoh: made in Australia from X% Australian ingredients). Jika suatu bahan berasal dari negara lain, dapat ditambahkan teks yang menjelaskan asal bahan tersebut.

Sementara itu, makanan yang ditanam, diproduksi, atau diolah di negara lain tapi dikemas di Australia, harus memuat label yang menunjukkan grafik batang kosong, yang mengindikasikan tidak ada bahan yang berasal dari Australia.

Selain itu, di bawah grafik batang harus dicantumkan teks ‘packed in Australia’. Jika suatu produk dikemas menggunakan bahan campuran yang berasal dari Australia dan negara lain, grafik batang tidak terisi penuh dapat digunakan untuk menunjukkan persentase bahan dari produk tersebut yang berasal dari Australia (contoh: packed in Australia from X% Australian ingredients). Keterangan negara asal suatu bahan tertentu dapat ditambahkan jika bahan tersebut tidak berasal dari Australia.

Sementara, produk yang tidak ditanam, diproduksi, diolah, maupun dikemas di Australia, dan berasal dari satu negara, harus mencantumkan keterangan asal produk tersebut serta tempat produk dikemas. Jika berasal dari lebih dari satu negara, harus disebutkan pada kemasan dan mencantumkan negara tempat produk dikemas.

Produk-produk yang dikenakan aturan baru ini adalah yang termasuk ke dalam produk makanan ‘priority’, antara lain ikan tuna dalam kemasan, mie instan, pasta dan agar-agar.

Sementara, produk makanan ‘non-priority’ seperti bumbu, teh dan kopi, minuman beralkohol, biskuit dan makanan ringan, air minum dalam kemasan, minuman ringan dan minuman olahraga, serta kembang gula tidak dikenakan peraturan ini.

“Produk-produk non-priority hanya bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan konsumen Australia cenderung tidak menaruh perhatian lebih tentang keterangan asal untuk produk-produk tersebut,” ujar Dody. Jika produk ‘non-priority’ ingin menggunakan label maka ketentuan penggunaannya mengikuti aturan sama.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati menjelaskan dalam waktu dekat Pemerintah Australia akan meregistrasi dan mengesahkan perubahan-perubahan pada legislasi Australian Consumer Law, termasuk standardisasi informasi baru dalam pelabelan.

Selain itu, Pemerintah Australia akan memfinalisasi materi panduan agar pelaku bisnis dapat mengetahui label digunakan. Sejumlah hal mulai difinalisasi seperti online tool, style guide, dan materi lainnya termasuk mempersiapkan contoh label yang dapat diunduh. Agar konsumen dan pelaku bisnis teredukasi, dilakukan kampanye dan sosialisasi secara nasional.

Pradnyawati meminta eksportir produk mamin ke Australia mulai menyesuaikan diri. “Perusahaan/Eksportir produk mamin di Indonesia yang ekspor ke Australia melalui penjualan retail perlu menyesuaikan kemasan dan pelabelan produknya guna memenuhi aturan baru,” tutur Pradnyawati.

Pelaku bisnis, katanya, sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan informasi mengenai produknya disertai bukti empiris. Dengan demikian, selain memenuhi persyaratan standardisasi, pelaku usaha dapat memberikan informasi akurat pada konsumen. (sak)