Jokowi Percepat Industri Perikanan Nasional
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Jokowi Percepat Industri Perikanan Nasional

Dalam rangka percepatan pembangunan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara, Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016 menandatangani Inpres No 7 Thn 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Inpres ditujukan kepada 25 pejabat terkait mulai para Menko Polhukam, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hingga gubernur, dan para bupati/walikota. Presiden menginstruksikan mereka mengambil langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Langkah-langkah itu antara lain peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. Percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai daya dukung dan sumber daya ikan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Juga penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional. Percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan. Percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional. Serta penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Secara khusus Presiden menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan mengevaluasi peraturan yang menghambat serta menyusun roadmap terkait industri perikanan sebagai proyek strategis nasional.

Instruksi yang serupa Presiden juag ditujukan kepada Menhub, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri Keuangan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM serta Mendagri mengoordinasikan gubernur dan Bupati/Walikota melakukan dukungan terhadap perizinan dan pelaksanaan pembangunan industri perikanan nasional.

Kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Presiden menginstruksikan untuk memberikan dukungan dalam bidang keamanan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

Khusus Kepala BKPM diinstruksikan melakukan koordinasi guna penyederhanaan dan pendelegasian kewenangan perizinan/nonperizinan dalam rangka peningkatan pelayanan terpadu satu pintu. Dan koordinasi promosi investasi dan pemasaran proyek-proyek strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Melalui Inpres No 7 Thn 2016 ini, Presiden menginstruksikan kepada para Menteri Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling sedikit sekali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (sak)