Pemerintah Dirikan Univ Islam Internasional
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Pemerintah Dirikan Univ Islam Internasional

Indonesia perlu menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia dan mengenalkannya kepada internasional lewat pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional. Maka, pemerintah berkehendak mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Presiden Joko Widodo pada 29 Juni 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII.

Pertimbangannya adalah dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia, dan menempatkannya sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia.

Maka perlu menjadikan Islam di Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan, alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia, serta inspirasi bagi terciptanya tata dunia baru yang damai, ramah, demoktratis, dan berkeadilan.

“UIII merupakan perguruan tinggi berstandar internasional dan menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian keIslaman strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Perpres, UIII dikelola sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, dan pembinaannya dilakukan secara teknis akademis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

Sementara dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berstandar internasional sebagaimana dimaksud dan dalam diplomasi luar negeri, difasilitasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Perpres itu juga menegaskan, UIII mempunyai tugas utama menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu agama Islam.

Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam,UIII dapat menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta sains dan teknologi sesuai ketentuan.

Soal pendanaan penyelenggaraan UIII bersumber dari APBN dan Non APBN serta dilaksanakan sesuai peraturan bidang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan UIII, bakal diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama dan peraturan menteri lain/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait sesuai kewenangannya. (sak)