Belanja K/L dan Transfer Daerah Dipangkas
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Belanja K/L dan Transfer Daerah Dipangkas

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, dirinya telah melaporkan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Sidang Kabinet, mengenai adanya potensi penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan. Karena itu, agar APBN 2016 tetap credible maka perlu dilakukan penyesuaian.

“Hal ini dikarenakan basis penghitungan target penerimaan pajak 2016 yang disetujui DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya dari 14, 15, kemudian ke-16,” jelas Sri Mulyani kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8) petang.

Diuraikan Menkeu, pada 2014 saja waktu itu realisasi penerimaan pajak itu kira-kira Rp 100 triliun dibawah yang ditargetkan APBN-P. Sementara tahun lalu, 2015 realisasi penerimaan pajak, karena harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi mengalami pelemahan.

Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Sri Mulyani mengemukakan, penerimaan pajak Rp 248,9 triliun lebih kecil dari yang direncanakan. “Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil,” ujarnya.

Karenanya Menkeu mengusulkan perlunya melakukan penyesuaian sehingga APBN menjadi credible, sesuai tema Presiden adalah terus memperkuat kredibilitas dan confidence, serta trust.

“Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi,” tegas Sri Mulyani.

Namun demikian, Menkeu menegaskan, bahwa hal ini tidak menjadi bahan untuk mengatakan bahwa seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendorkan. Justru sebaliknya, Presiden memerintahkan Kementerian Keuangan terus melakukan upaya mendapatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan, untuk terutama mendanai aktivitas dan kegiatan sektor prioritas; infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kesenjangan.

“Oleh karena itu, tahun ini di 2016, berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp 219 triliun, kami perlu melakukan penyesuaian dari sisi belanja. Sehingga defisit kita tetap terjaga pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN,” jelas Sri Mulyani.

Langkah penyesuaian yang akan dilakukan, menurut Sri Mulyani adalah mengurangi belanja Rp 65 triliun di kementerian/lembaga (K/L), dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Pengurangan ini terutama ditujukan untuk di kementerian/lembaga adalah aktivitas yang dianggap tidak betul-betul menunjang prioritas. Ini terutama berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan-persiapan, dan bahkan mungkin termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan yang mungkin belum dianggap prioritas saat ini.

“Kami akan melakukan bersama-sama dengan Menko Perekonomian dan Bappenas menyisir belanja kementerian/lembaga agar bisa dikurangi tanpa mengurangi komitmen pemerintah menunjang prioritas, yaitu masalah pembangunan infrastuktur, belanja untuk pendidikan, termasuk tunjangan profesi guru, tunjangan belanja kesehatan. Tetap kami prioritaskan sebagai hal yang akan terus dijaga untuk tidak mengalami pemotongan,” tegas Menkeu.

Mengenai pengurangan transfer ke daerah, Menkeu menjelaskan, lebih karena persoalan dana bagi hasil yang karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil, maka dengan otomatis penerimaan dana bagi hasil di daerah juga akan dikurangi.

“Sedangkan yang lainnya mungkin kami akan mencoba supaya APBN tetap bisa memiliki ruangan untuk membuat ekonomi tetap tumbuh sehat namun dengan akurasi dari belanja maupun dari sisi penerimaan. Sehingga pemerintah bisa membangun confidence di dalam perekonomian,” jelas Sri Mulyani. (sak)