Pemerintah Pungut Laba BUMN untuk UMKM
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Pemerintah Pungut Laba BUMN untuk UMKM

Pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana memungut dana dari setiap perusahaan pelat merah yang nantinya dialokasikan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dana yang akan dipungut sebesar 1 (satu) persen dari pendapatan laba perusahaan.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo bilang, dana pungutan tersebut merupakan dana yang telah dialokasikan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki masing-masing perusahaan.

“Jadi, dana tersebut akan dimasukan sebagai dana untuk UMKM. Itu yang akan dibebankan ke perusahaan,” ujar Gatot di Jakarta.

Menurut Gatot, PKBL sendiri merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan BUMN kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Peraturan MenBUMN No Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan ikut aktif memberikan bimbingan, dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

“Sesuai roadmap BUMN, yaitu mengembangkan dunia UMKM. Karena pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat itu hanya membantu untuk modal kerja saja, tetapi untuk pembinaannya tidak ada. Makanya, nanti kami pindahkan PKBL perusahaan-perusahaan untuk membangun itu,” jelasnya.

Namun, pungutan tersebut akan dikecualikan bagi perusahaan yang memiliki laba negatif atau tengah mengalami kinerja yang kurang baik. Sebagai tahap awal Kementerian BUMN merencanakan menunjuk PT Permodalan Nasional Madani untuk menyalurkan dana tersebut dalam program Membina Keluarga Sejahtera (Mekar).

Gatot menilai, dengan UMKM Fund, PNM akan mendapatkan sumber dana yang lebih murah sehingga bunga yang dibebankan ke nasabah tidak terlalu tinggi. “Di PNM itu ada program Mekar, dengan jumlah nasabah mencapai 100 ribu. Kita targetkan itu naik jadi 1 juta dan itu bunganya harus rendah,” katanya.

Rencana ini telah disosialisasikan ke 118 perusahaan BUMN dan mendapat sambutan positif dari manajemen. Diharapkan, rencana ini akan mulai terealisasi September 2016 nanti. (sak)