Pemprov Jatim Dapat Tambahan 35.613 PNS
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Pemprov Jatim Dapat Tambahan 35.613 PNS

Pemprov Jatim mendapat tambahan personil sebanyak 35.613 orang PNS dari Kabupaten dan Kota se-Jatim. Tambahan personil tersebut terungkap saat dilakukannya penandatanganan berkas Penyerahan Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) antara Pemprov Jatim dengan Pemerintah Kab/Kota se-Jatim di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jum’at (30/9).

Dari data yang diperoleh, sebagian besar tambahan personil berasal dari bidang pendidikan SMA, SMK dan SLB (Sekolah Luar Biasa) sebanyak 34.312 PNS. Sisanya dari Panti Sosial 206 PNS, pengelola urusan penumpang terminal tipe B 376 PNS, Kehutanan 700 PNS dan Pertambangan sebanyak 10 PNS.

Menurut Gubernur Soekarwo, penyerahan personil dari Pemkab/kota ke Pemprov Jatim tersebut untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai penerapan UU No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah yang diperkirakan berlaku efektif pada Januari 2017.

Meski begitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga bulan Desember 2016 ini tetap berjalan seperti biasa tidak boleh berhenti ataupun tersedat tetapi harus terus ditingkatkan lagi.

Soekarwo melanjutkan, sebetulnya batas akhir penyerahan P2D dari Kab/Kota ke Pemprov Jatim itu pada 2 Oktober 2016. Berhubung 2 Oktober 2016 jatuh pada hari Minggu maka pelaksanaannya dilakukan pada akhir bulan September 2016 yakni Jumat 30 September 2016.

Agar pelayanan publik tak terganggu, maka dalam waktu tiga bulan ke depan Oktober hingga Desember 2016, semua kebutuhan biaya tetap seperti sebelumnya yakni ikut di Pemkab/kota.

Baru pada Januari 2017 ada pengalihan ke Pemprov Jatim, sehingga semua pembiayaan yang dibutuhkan akan ditanggung Pemprov Jatim.

“Meski begitu tidak menutup kemungkinan kalau Pemkab/kota ingin membantu biaya pendidikan atau biaya untuk kelancaran pelayanan publik juga diperbolehkan dan diperkenankan. Mengapa? Karena letak sekolah ataupun yang lain itu memang berada di wilayah mereka,” ujarnya.

Ketua DPRD Jatim dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim juga hadir di acara tersebut karena keduanya juga ikut menandatangani berkas P2D. Ikut Sekdaprov Jatim, Asisten Sekda Bidang Kesmas dan seluruh Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemprov Jatim serta Kepala Biro Setdaprov Jatim. (sak)