Pemprov Jatim Harap Tetap Kelola Pelabuhan Probolinggo Baru
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Pemprov Jatim Harap Tetap Kelola Pelabuhan Probolinggo Baru

Pemprov Jatim berharap Kementerian Perhubungan memperpanjang pemberian izin pengelolaan Pelabuhan Probolinggo Baru. Harapan ini menyusul berakhirnya ujicoba izin operasional pelabuhan pada 8 Oktober 2016.

“Kami akan buktikan bahwa pemberian izin operasional pelabuhan ke pemerintah daerah adalah kebijakan yang tepat, sehingga monopoli pengelolaan pelabuhan tidak dikuasai BUMN tertentu,” ujar Kadi Perhubungan & Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jawa Timur, Wahid Wahyudi kepada media di Surabaya.

Saat ini, izin ujicoba operasional pelabuhan memang diberikan pada Pemprov Jatim dalam hal ini dikelola PT Delta Arta Bahari Nusantara (DABN) yang dimiliki PT Jatim Nusa Usaha (BUMD) dan PT Jess (perusahaan swasta). Jelang berakhirnya izin ujicoba operasional pelabuhan, Kemenhub juga mulai melakukan evaluasi diantaranya dengan melihat kemampuan BUMD mengelola pelabuhan.

Selain itu, Kemenhub juga mengukur kemampuan BUMD diantaranya mengenai kemampuan keuangan. “Makanya kami juga mendesak DPRD Jatim segera mengesahkan Perda penyertaan modal senilai Rp 228 dari APBD Jatim,” kata Wahid.

Wahid menjelaskan, selama ujicoba operasional, Pelabuhan Probolinggo Baru sebenarnya sangat berkembang. Pada bulan Februari 2016 misalnya, saat itu hanya ada 10 kapal yang melakukan bongkar muat di pelabuhan tersebut, namun pada Juni 2016 lalu jumlahnya meningkat hingga mencapai 47 kapal.

Menurutnya, Pelabuhan Probolinggo Baru sendiri memang cukup menjanjikan karena pemilik kapal bisa menghemat biaya karena tak perlu melalui Alur Pelayaran Barat Surabaya. Selain itu, Pelabuhan Probolinggo Baru juga sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Tapal Kuda dan tidak perlu lagi ke Tanjung Perak.

Sementara itu terkait polemik keberadaan perusahaan swasta yang mananamkan sahamnya di PT DABN, Wahid menjamin jika Perda Penyertaan Modal disetujui DPRD Jatim, maka dengan sendirinya maka Pemprov Jatim yang akan memegang kendali penuh atas perusahaan ini. “Total saham di PT DABN saat ini hanya Rp 19 miliar, kalau DPRD setuju penyertaan modal Rp 228 miliar kan langsung jadi pemilik saham mayoritas,” ujarnya.

Selain itu, jika diperlukan, maka pengelolaan Pelabuhan Baru Probolinggo bisa ditangani 100 persen oleh BUMD. Pada prinsipnya, kata Wahid, saat ini bagaimana Pemprov Jatim bisa meyakinkan Kemenhub untuk menyerahkan hak pengelolaan Pelabuhan Baru Probolinggo. (sak)