Pemutihan dan Bea Balik Nama Gratis
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Pemutihan dan Bea Balik Nama Gratis

Program pemutihan pajak kendaraan dan gratis biaya balik nama di seluruh Jatim mulai diberlakukan mulai Senin (5/9). Ini setelah Pergub Jatim 44 Tahun 2016 diteken. Setiap warga ber-KTP Jatim berhak atas layanan khusus itu.

“Kemarin sudah menyebar di sosmed. Itu baru konsep untuk kami ajukan ke Pak Gubernur menjadi Pergub. Kalau sekarang sudah resmi, Pemutihan dan Biaya Balik Nama gratis berlaku mulai Senin besok,” kata Kepala Dispenda Jatim, Bobby Soemiarsono kepada media di Surabaya, Jumat (2/9).

Sama dengan tahun lalu, Pemprov Jatim akan memberlakukan pemutihan atas denda segala pajak kendaraan tahun ini. Selain pemutihan, warga Jatim juga bisa menikmati bebas biaya balik nama kendaraan mereka.

“Kalau tahun lalu gratis biaya balik nama hanya untuk roda dua dan mobil plat kuning. Sekarang semua jenis kendaraan baik pribadi maupun umum semua berhak atas layanan ini,” tambah Bobby.

Konsep dan tata aturan pemutihan dan biaya balik nama itu kini telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Pergub ini berbunyi pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jatim tahun 2016.

Warga ber-KTP Jatim yang daftar ulang kendaraan bermotor akan dipermudah. Warga Jatim juga berkesempatan membaliknamakan kendaraan mereka jika mereka membeli kendaraan seken. Baik roda dua, roda tiga, maupun roda empat. Bahkan bisa lebih dari roda empat.

“Truk gandeng, tronton, maupun lebih dari roda empat silakan bisa memanfaatkan layanan ini. Tahun lalu hanya dibatasi mobil plat kuning roda empat,” tambah Kabid Pajak Daerah Dispenda Jatim, Arif Sunarya.

Pembebasan denda pajak kendaraan dan biaya balik nama ini adalah kali kesekian diberikan Pemprov Jatim semasa Gubernur Soekarwo. Program ini akan dijalankan selama tiga bulan ke depan. Mulai 5 September 2016 sampai 3 Desember 2016.

Khusus Warga Jatim
Selain ber-KTP Jatim, kendaraan bermotor yang dimilikinya adalah kendaraan berplat nopol Jatim. Semua nopol 38 kota dan kabupaten yang ada. “Meski warga Jatim tapi kendaraannya bernopol luar Jatim tidak boleh. Tapi kami minta agar masyarakat tidak mengurusnya saat injury time,” pinta Bobby.

Pengalaman tahun lalu, pada beberapa minggu sebelum berakhirnya pemutihan dan gratis biaya balik nama selalu membeludak. Ada kecederungan warga membayarnya pada injury time. Ini malah akan membuat tak nyaman.

Saat masa-masa hendak berakhirnya program pemutihan, ribuan orang menyerbu kantor Samsat induk. “Kasihan sampai antre panjang. Tidak bisa dibayar lewat ATM,” kata Bobby.

Untuk melayani program itu, hanya bisa dilayani di kantor Samsat Induk. Bukan di Samsat keliling atau Samsat Corner. Makanya, Bobby meminta masyarakat yang hendak memanfaatkan program tersebut melakukannya di awal-awal waktu saja.

Aris Sunarya menambahkan bahwa saat ini ada total pajak yang belum terbayarkan dari pemilik kendaraan sekitar Rp 300 miliar. “Memang ada pendapatan yang hilang sekitar Rp 50 miliar dari denda pajak ini,” kata Aris.

Namun di tengah ekonomi yang melamban salah satunya belum bisa membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Kebijakan pemutihan itu bisa mengurangi beban masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Minimal denda 2 persen tidak berlaku.

Selain itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga perlu diberikan lantaran banyak pula warga Jatim yang membeli kendaraan seken. Mereka perlu memastikan kendaraan itu milik sendiri dengan membalikkan nama.

Sebagaimana data yang disampaikan Dispenda, saat ini total kendaraan bermtor di Jatim sebanyak 16,6 juta. Sebanyak 14,6 juta adalah motor. Selebihnya mobil denga jenis station wagon 1,1 juta dan lainnya jenis lain.

Sebagaimana dalam Pergub, Dispenda Jatim akan memberikan pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif. Berupa kenaikan dan atau BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya. Selain itu sanksi administratif berupa kenaikan dan atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda dua, tiga, empat atau lebih. (sak)