Sipil-Militer Sharing Udara Selatan Jawa
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Sipil-Militer Sharing Udara Selatan Jawa

Menhub Ignasius Jonan mengemukakan, ruang udara utara Pulau Jawa ini sudah sangat padat, yaitu nomor lima terpadat di dunia, terutama jalur dari Jakarta ke Surabaya. Karena itu, pemerintah akan mencoba memanfaatkan ruang udara di selatan Jawa.

“Jadi yang dikatakan Bapak Seskab, ini terlarang ini bahasa Inggrisnya restricted ya. Jadi bukan terlarang itu tidak boleh, tapi restricted ini biasanya ruang udara selatan Jawa hanya digunakan untuk penerbangan non sipil atau penerbangan militer. Nah, sekarang akan digunakan secara sharing (bersama-sama),” kata Jonan kepada wartawan usai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7) sore.

Pemerintah berharap bisa gantian waktunya dengan TNI-AU atau dengan penerbangan-penerbangan non sipil. Kalau itu bisa, sebut Jonan, maka untuk penerbangan misalnya ke Jogja, ke Solo misalnya, juga ke misalnya juga ke Banyuwangi atau ke Denpasar, itu waktunya bisa hemat kira-kira 10 menit, fuel-nya bisa 15 persen .

“Kira-kira fuel konsumsi fuel dan harga tiket mestinya bisa turun kurang lebih 10 persen. Ya lumayan kan. Jadi ini kalau bisa dipakai, mengurangi kepadatan di ruang udara utara Jawa,” ujarnya.

Dengan pemanfaatan jalur Selatan Jawa itu, Menhub meyakini akan bisa menambah frekuensi penerbangan. Ia menyebutkan, sekarang ini menambah frekuensi penerbangan ke daerah misalnya Jogja, Solo, dan yang di bandara-bandara selatan seperti di Ngurah Rai, kalau yang dari Jakarta atau dari barat itu tidak mudah. “Slot-nya juga tidak banyak, kalau di jam-jam yang dikehendaki,” ungkapnya.

Menhub juga menyampaikan, bahwa Presiden telah mengarahkan untuk mencoba mulai melihat potensi pembangunan bandara baru di wilayah selatan Jawa Timur, khususnya yang berbatasan dengan Jawa Tengah, seperti Trenggalek, Blitar, Pacitan, Kediri, Ponorogo.

“Ini menurut saya penting sekali untuk, bukan membuka terisolasian, bukan, ini enggak terisolasi, tapi untuk meningkatkan daya saing perekonomian di wilayah itu. Jadi kita akan pelajari lokasinya di mana, tanpa mengganggu pangkalan udara Iswahyudi di Madiun,” pungkas Jonan.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan memanfaatkan ruang di wilayah Selatan Pulau Jawa yang selama ini terlarang untuk operasi penerbangan sipil. Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan yang disampaikan Menhub dan juga telah disetujui Panglima TNI dan Kepala Staf TNI-AU

“Dengan demikian, diharapkan mudah-mudahan pada bulan Agustus, Pak Menhub, 17 Agustus sampai 17 September nanti evaluasinya, ruang selatan itu akan bisa dimanfaatkan,” kata Pramono Anung.

Menurut Seskab, dengan dimanfaatkannya ruang di wilayah Selatan Pulau Jawa sebagai jalur penerbangan sipil itu, Presiden juga memutuskan mengembangkan wilayah selatan. “Apakah nanti di Blitar, di Trenggalek, di Malang, keputusan lebih lanjut untuk pengembangan wilayah selatan untuk bandara baru akan dikaji lebih lanjut,” ujarnya.

Pemanfaatan wilayan Selatan itu juga mempertimbangkan rasio penduduk di Pulau Jawa sudah yang begitu padat, maka Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat wilayah selatannya nanti akan difungsikan. “Tadi Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk menyiapkan Peraturan Presidennya, agar jalur selatan segera difungsikan,” terang Pramono. (sak)