Percepat Perijinan, KKP Buka Gerai di Daerah
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Percepat Perijinan, KKP Buka Gerai di Daerah

Guna mempercepat proses perijinan dan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka gerai-gerai di beberapa daerah dan memastikan proses perijinan berjalan sesuai prosedur dengan tenggat waktu yang singkat.

Terobosan tersebut adalah diantara satu komitmen menjalankan mandat Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nor 7 Thn 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

“Jika ada kehambatan dalam proses perijinan, bisa kontak kami langsung. Sebut saja nomor kapal, siapa pemiliknya, nanti kami dari pusat bantu langsung. Karena semuanya sekarang bisa dipantau online,” ungkap Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar kepada media, Selasa (6/9).

Sebagai langkah awal, KKP juga telah melakukan sejumlah evaluasi terkait kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satunya adalah memberikan keringanan bagi pemilik kapal nakal yang memalsukan ukuran kapal, berupa markdown amnesty.

Selain menjalankan markdown amnesty dan mempercepat perijinan, KKP juga merevisi Permen No 15 Thn 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Revisi Permen tersebut terletak pada jumlah pelabuhan muat singgah yang diizinkan bagi kapal pengangkut ikan hidup, frekuensi kapal asing yang masuk ke WPP-RI dan bobot kapal pengangkut ikan.

Selain ketiga langkah tersebut, KKP juga akan merevisi beberapa poin pada UU No 45 Thn 2009 tentang Perikanan, yang saat ini masih dalam pembahasan dengan pakar-pakar serta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

KKP optimis dengan hadirnya Inpres No 7 Thn 2016 itu, dapat mempermulus langkah KKP dalam menjalankan program-programnya, terlebih untuk program pembangunan 15 pulau terluar sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), serta peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Dengan Inpres ini, kami juga akan mendorong hasil perikanan dari selatan, timur Indonesia dan utara Indonesia langsung ke internasional, meski semuanya disadari butuh proses,” kata Zulficar.

12 Lokasi Gerai
Saat ini KKP sudah membuka gerai perizinan di 12 lokasi. Mekanisme gerai perizinan one stop solution adalah salah satu konsep pelaksanaan gerai perizinan dimana KKP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai.

Izin yang diterbitkan berupa Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Zulficar mengatakan pihaknya akan membuka gerai perizinan di 31 lokasi seluruh Indonesia.

Dari pembukaan 12 gerai perizinan tersebut, sebanyak 296 SIUP dan 299 SIPI sudah diterbitkan. KKP yakin percepatan proses perizinan kapal hasil pengukuran ulang dapat tercapai. Pelaku usaha pun diharapkan puas dengan pelayanan yang diberikan.

Selama periode April sampai Agustus 2016, KKP telah membuka gerai perizinan di 12 lokasi, yaitu di Kendari, Belawan, Bitung, Jakarta, Sibolga, Indramayu, Pemangkat, Manado, Pekalongan, Bali, Probolinggo, dan Pati. Lokasi terakhir merupakan lokasi terbanyak nelayan yang melakukan markdown kapal dan menggunakan cantrang.

Pembukaan gerai di Pati, Jawa Tengah merupakan kali kedua dilakukan di Jateng, dimana sebelumnya telah dilakukan di PPN Pekalongan. Sebanyak 83 SIUP, 71 SIPI, dan 52 Buku Kapal berhasil diterbitkan di Pati. Sementara, telah dilakukan cek fisik Alat Penangkap Ikan (API) terhadap 88 kapal perikanan. Pati menjadi lokasi terbanyak pengguna cantrang dan menjadi rekor lokasi terbanyak penerbitan SIUP, SIPI, dan Buku Kapal. (sak)