Perlunya Intervensi Perempuan di G20
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Perlunya Intervensi Perempuan di G20

Konferensi Empowering Women for Economic Growth: the Smart Choice for G20 diselenggarakan Chatham House, satu lembaga think thank pada 11-12 Juli 2016 di London, Inggris.

Politisi DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan Dra Eva Kusuma Sundari MA MDE yang menghadiri acara tersebut berdasar undangan dari Asia Foundation, menuturkan konferensi dihadiri 56 peserta terdiri politisi, akademia, kalangan pengusaha dan aktivis perempuan dari 20 negara anggota G20.

“Para perempuan tersebut terhimpun dalam W20 (Women 20), yang diharapkan dapat berfungsi sebagai partner organisasi para pemimpin G20 sebagaimana B20 kelompok business dan T20 kelompok technocrats / akademia,” papar Eva Sundari melalui rilisnya dari London.

Sebagai organisasi baru, berdiri tiga tahun silam, W20 menurut Eva Sundari, masih menghadapi tantangan untuk bisa berperan efektif sebagai lobbyist atau bahkan menjadi kelompok penekan (pressure group) agar bisa mempengaruhi resolusi-resolusi dalam pertemuan pemimpin G20.

Kerisauan W20 beralasan karena kebijakan G20 kurang merespon isu ketimpangan ekonomi, kemiskinan ataupun isu ‘sustainable development’ yang kental berwajah perempuan.

Hal ini dikonfirmasi oleh adanya data gender gap terkait labour force, employment, infrastructure, education dan sebagainya. “W20 berharap bisa ‘mengenderkan’ kebijakan ekonomi makro, keuangan, perbankan atau kebijakan pembangunan umum lainnya,” papar amnggota Komisi XI DPR RI itu.

Claudia Grobe Legee, dari Asosiassi Business Women German dan Wakil Ketua W20 mengingatkan supaya W20 fokus pada beberapa prioritas saja, supayabisa masuk ke masalah utama para pemimpin G20 yang fokus kepada pertumbuhan ekonomi. “Agar W20 menyusun aksi agar isu pertumbuhan berkualitas yang sudah menjadi komitmen para pemimpin G20 tidak menjadi sekedar retorika belaka,” jelasnya.

Isu ini menurut Eva Sundari, bisa menjadi agenda politik W20, sekaligus untuk alat monitoring dan evaluasi para pemimpin G20. Ini juga harusnya menjadi agenda kerja kaukus-kaukus perempuan termasuk di Indonesia.

“Sebab tidak ada strategi pemberdayaan perempuan yang lebih efektif dari pemberdayaan ekonomi di masa perubahan yang sangat cepat, yang dipicu perkembangan teknologi informasi yang super cepat juga,” tandasnya. (sak)