Ikut Pengampunan Bisa Buat Pernyataan Dulu
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Ikut Pengampunan Bisa Buat Pernyataan Dulu

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak pada minggu terakhir periode pertama, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi pada 26 September 2016 menandatangani Peraturan DJP No: PER-13/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan.

Dalam peraturan itu ditegaskan, akhir periode pertama penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak adalah 30 September 2016.

Terkait hal itu, DJP menegaskan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya dengan lengkap dan sesuai.

Dan tidak dapat menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya dengan lengkap, namun Surat Pernyataan itu tetap dapat diterima dengan melaksanakan prosedur penerimaan sebagaimana diatur dalam Per DJP itu.

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud harus dilampiri bukti pembayaran Uang Tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara, bukti pelunasan Tunggakan Pajak, bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak.

Juga bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, daftar rincian Harta Tambahan dan Daftar Utang Tambahan.

“DJP menerbitkan tanda terima Surat Pernyataan dalam hal hasil penelitian kelengkapan Surat Pernyataan beserta lampirannya memenuhi ketentuan,” bunyi Pasal 5 Perj DJP itu.

Selanjutnya Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tanda terima dimaksud.

Terhadap Surat Pernyataan yang telah diterbitkan Surat Keterangan, menurut PER DJP ini, DJP harus meminta kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan kepada Wajib Pajak paling lambat 31 Oktober 2016.

“Permintaan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi seluruhnya oleh Wajib Pajak paling lambat 31 Desember 2016,” bunyi Pasal 6 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak itu.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan itu maka DJP mengembalikan Surat Pernyataan beserta lampirannya dan menyampaikan Surat Keterangan Batal Demi Hukum kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang Surat Keterangannya batal demi hukum, menurut Per DJP ini, dapat menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya pada periode penyampaian Surat Pernyataan berikutnya. Peraturan DJP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanyaitu 26 September 2016. (sak)