PNS Dibatasi, Daerah Diminta Redistribusi
PEMERINTAHAN PERISTIWA

PNS Dibatasi, Daerah Diminta Redistribusi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menegaskan pemerintah dalam 2016 membatasi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) baru dari pelamar umum, terkecuali pengangkatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan, dan Guru Garis Depan Kemendikbud.

Selain itu, melalui SE No: B/2631/M.PAN-RB/07/2016 tertanggal 25 Juli 2016, disebutkan, penerimaan PNS baru juga dimungkinkan untuk THL-TB Penyuluh Pertanian Kementan setelah lulus seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Serta lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi tahun 2014 di lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemkot di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya ditunda, serta Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) tahun 2012.

“Dalam kaitan hal tersebut, kami minta Pemprov, dan Pemkab/Pemkot segera melaksanaan re-distribusi pegawai secara internal, maupun antar instansi seperti yang dilakukan Ditjen Pajak Kemenkeu dan Badan Intelijen Negara,” tulis Surat Edaran itu.

MenPAN-RB mengingatkan, sesuai komitmen pemerintah kabinet kerja dan arahan Presiden dalam Rapat Kerja 7 Juni 2016, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda perlu melakukan penghematan penggunaan anggaran yang lebih diarahkan untuk memperbesar belanja modal.

Disamping itu, dipastikan agar anggaran yang telah didekasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas dalam rangka mendukung Nawacita.

“Terkait dengan hal tersebut, diharapkan Pemprov dan Pemkab/Pemkot melakukan efisiensi penggunaan anggaran belanja diluar belanja modal, antara lain dengan cara menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun 2016,” bunyi SE MenPAN-RB itu. Surat Edaran ditembuskan kepada Presiden, Wapres, Menkeu, Mendagri, Sekkab dan Kepala BKN. (sak)