Program Raskin Diganti Voucher Pangan
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Program Raskin Diganti Voucher Pangan

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan program pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) akan diganti dengan voucher pangan yang akan disampaikan langsung kepada rumah tangga yang menjadi sasaran.

“Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras dan/atau telur atau bahan pokok lainnya, di pasar, di warung, di toko pada harga yang berlaku,” kata Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas (ratas),di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/7) lalu.

Harapan Presiden, dengan mereformasi ini, rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan dengan bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik. Serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat namun juga protein, misalnya telur.

Dengan adanya reformasi ini, imbuh Jokowi, pedagang-pedagang sembako di pasar juga bisa mendapatkan tambahan peluang usaha dan bisa dipercayakan. “Dan yang tidak kalah penting, melalui reformasi ini Bulog akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai buffer stock sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya dan juga penyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh,” jelasnya,

Jokowi meminta perubahan ini secara bertahap dapat dimulai dan diterapkan pada awal 2017. Ia juga meminta ada peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang sehingga proses transisi berjalan baik.

Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau misalnya di Papua, Yahukimo, Yalimo, Natuna, Morotai, dan daerah lainnya, Jokowi mengatakan perlu kebijakan-kebijakan khusus yang harus disusun.

Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widanto kepada wartawan, di Kantor Presiden mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penggunaan voucher pangan sebagai pengganti program beras untuk rakyat miskin (raskin) di beberapa daerah, pada Agustus mendatang.

Bantuan pangan non-tunai akan diuji coba di 8 kabupaten dan 20 kelurahan/desa di Indonesia, di antaranya Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makasar.

Menurut Bambang, sasaran pemberian raskin non tunai atau melalui voucher pangan ini adalah 15 juta rumah tangga. Namun untuk tahap ujicoba, menurut Bambang, akan dilakukan kepada 5.000 rumah tangga berdasarkan data dari BPS yang dikelola Kementerian Sosial.

“Data BPS ini diperoleh melalui pencacahan yang dilakukan dari rumah ke rumah, bukan sampling,” jelas Bambang. Untuk mendukung sistem ini, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan 5 bank besar di Indonesia, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BRI. (sak)