Proyek Umbulan Diselesaikan di Jakarta
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Proyek Umbulan Diselesaikan di Jakarta

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang mandeg selama 43 tahun akhirnya tuntas. Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Proyek Strategis Nasional Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Penjaminan, Regres dan Penyediaan Air Curah SPAM Umbulan di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (21/7).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama itu dilakukan antara Gubernur Jatim dengan PT Meta Adhy Tirta Umbulan selaku pelaksana disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Wakil Menkeu Mardiasmo. Juga nampak Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar, serta Bupati Pasuruan, Gresik dan Sidoarjo serta Walikota Pasuruan dan wakil dari Kota Surabaya.

“Andaikan pemerintah tidak ikut dan mengintervensi bersama swasta harga air per meter kubiknya Rp 6.600,” kata Pakde Karwo—panggilan Gubernur Jatim. Akan tetapi berkat karena intervensi itulah harga jadi Rp 2.400 per meter kubik.

Dikatakan, SPAM Umbulan ini sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang air minum. Tapi juga penyediaan air bersih. Pembahasan proyek Umbulan diawali sejak tahun 1973 lalu. Namun pihaknya baru serius menangani di tahun 2015. Tepatnya, Januari 2015 dilakukan Viability Gap Fund (VGF). Lelang baru dilakukan Agustus 2015 lalu.

Jika proyek Umbulan selesai pembangunannya pada 2019 nanti, bisa menghasilkan 4.000 liter per detik. Proyek ini sangat berarti bagi masyarakat Jatim karena melayani kebutuhan lebih dari 1,3 juta jiwa, masyarakat di Kab Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Surabaya.

Proyek Umbulan ini juga pekerjaan penting bagi pemerintah pusat karena dimonitor langsung Jokowi. Kedepan, pendanaan proyek SPAM dilakukan secara sharing antara dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Pasuruan. Proyek ini dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Pemprov Jatim sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

“Proyek ini juga merupakan pekerjaan pertama yang menggunakan sistem sharing antara pemerintah dan pihak swasta. Sistem KPBU merupakan lesson learned bagi pola pembangunan ke depan. Misalkan SPAM di daerah lain, listrik hingga pembangunan jalan tol,” imbuhnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution merasa bangga, karena proyek ini dapat tuntas, sekaligus menyatukan beberapa kepentingan yang ada di daerah. Sekaligus melibatkan banyak pihak. “Arti penting dari penandatangan ini adalah kepercayaan. Baik antara pemerintah pusat, daerah, badan usaha dengan pemerintah daerah sekaligus ada kepercayaan dari dunia perbankan dengan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Darmin SPAM Umbulan adalah proyek pertama di sektor air yang mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk VGF. Proyek ini sebenarnya telah direncanakan pada 43 tahun lalu. Tapi baru 2010 ditetapkan Bappenas dan Kementrian PUPR sebagai salah satu Showcase Project dengan skema KPBU.

“Proyek penyediaan air minum yang menyerap investasi senilai Rp 4,51 triliun ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat 1,3 juta di 3 Kabupaten dan 2 Kota di Jatim,” tegasnya.

Wakil Menkeu Mardiasmo menilai proyek ini merupakan capaian bersejarah. Karenanyalah kementriannya memberikan dukungan kelayakan sebesar Rp 818 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk memastikan adanya keterjangkauan harga beli air dan tetap menjaga aspek feasibility dari proyek tersebut. (sak)