Pulangkan Pendatang, Risma: Jangan Kembali
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Pulangkan Pendatang, Risma: Jangan Kembali

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersikap tegas kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjaring razia di jalanan Kota Pahlawan. Utamanya PMKS yang kesekian kali terjaring razia di kota yang akan menjadi tuan rumah konferensi internasional Prepcom 3 for UN Habitat III ini. Pemkot Surabaya sudah mengantongi data dan akan memproses hukum PMKS yang ketahuan kembali beroperasi di Surabaya.

Penegasan disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat memulangkan 54 orang PMKS ke daerah asalnya, Senin (11/7) di halaman Taman Surya. Ke-54 orang PMKS tersebut terjaring saat ‘beroperasi’ di Surabaya selama bulan Ramadhan lalu. Mereka berasal dari beberapa kota di Jawa Timur

Disampaikan wali kota, Pemkot memiliki Perda yang mengatur tentang larangan PMKS beroperasi di Surabaya, yakni Perda No 2 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pasal 36 tegas menyebutkan setiap orang dilarang beraktivitas sebagai pengemis, mengkoordinir untuk menjadi pengemis, mengeksploitasi anak atau bayi untuk menjadi pengemis serta memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis.

“Kami punya datanya. Jadi kalau sampai kembali lagi dan tertangkap lagi, kami tahu dan kami tidak segan akan memproses melalui jalan hukum. Karena di Surabaya ada Perda yang melarang,” tegas Risma.

Wali kota peraih penghargaan Ideal Mother Award 2016 ini juga berpesan pada para PMKS tidak ada yang lebih terhormat selain bekerja. Meminta-minta bukanlah jalan mulia. Apalagi, dari 54 PMKS tersebut, ada beberapa orang yang masih berusia muda dan kondisi fisiknya sehat.

Wali kota yang baru dapat momongan cucu pertama ini lantas menunjukkan beberapa pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya yang meski berusia senja tetapi masih mau bekerja. Ada petugas Linmas yang berusia tua. Ada juga Pak Munip yang sudah berusia 71 tahun. Risma menyampaikan bahwa usia tua bukan halangan bekerja mencari penghasilan yang halal.

“Lihat Pak Munif ini, walau sudah tua tapi tetap bekerja. Beliau tidak mau bermalas-malasan. Karena memang, tidak ada yang lebih terhormat selain bekerja dibanding mengemis. Selama ada niat baik, Tuhan pasti memberi jalan,” sambungnya.

Wali kota juga memberi sorotan khusus adanya beberapa wanita tuna susila (WTS) yang terjaring di bantaran kali Jagir. Apalagi, setelah dilakukan pengecekan, dari lima WTS yang terjaring, dua di antaranya positif mengidap HIV-AIDS. “Kami sudah berikan surat keterangan ke Dinkes dan kepala daerah para WTS ini, bahwa mereka positif HIV-AIDS. Sehingga akan ada perhatian khusus agar mereka tidak lagi bekerja seperti ini,” ujar wali kota.

Kadis Sosial Surabaya Supomo menambahkan, sebanyak 54 orang PMKS yang terjaring selama Ramadhan tersebut terdiri dari psikotik (empat orang), gepeng (45 orang) dan wanita tuna susila (lima orang). Bila PMKS yang terjaring merupakan warga luar Kota Surabaya maka tindakan yang dilakukan Pemkot adalah dengan memulangkan ke kampung halaman masing-masing.

Kali ini, ke-54 PMKS dipulangkan ke daerah asalnya seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, Blitar, Pasuwuran, Banyuwangi, Probolinggo, Jember, dan Madiun. Mereka dipulangkan dengan menggunakan 11 mobil yang disiapkan Pemkot Surabaya.

Sebelum dipulangkan, pihaknya telah mengajarkan pelatihan dasar selama lima hari. Selain itu pihaknya mengirim surat kepada pejabat tempat asal PMKS tersebut agar memperhatikan masyarakatnya. Khusus psikotik, mereka baru bisa dipulangkan kalau sudah sembuh. Selama proses penyembuhan, mereka dikarantina. “Selama perjalanan ke kota asal, mereka didampingi petugas Dinsos sampai tujuan. Dan ketika sudah kami pulangkan, mereka menjadi tanggungjawab kepala daerah masing-masing,” ujarnya.(sak/foto humas pemkot sby)