Pulau Enggano Lokasi Perayaan 17 Agustus
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Pulau Enggano Lokasi Perayaan 17 Agustus

Pulau Enggano, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu terpilih menjadi lokasi pusat pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdeaan RI ke-71 tingkat nasional untuk pulau terluar pada 17 Agustus mendatang. Pemilihan dilakukan Tim Koordinasi Pembangunan Pulau Pulau Kecil Terluar.

Pemilihan pulau kecil terluar sebagai salah satu tempat perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-71 itu, sejalan dengan semangat bahwa Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Perpres Nor 78 Thn 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pulau Enggano termasuk salah satu pulau kecil terluar dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang diatur dalam Perpres itu.

“Kaitannya dengan pembangunan pulau kecil terluar, secara khusus Pemerintahan Presiden Jokowi memasukkannya dalam Nawacita, membangun dari pinggiran. Sehingga menjadi komitmen yang lebih kuat lagi,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman Seskab Ratih Nurdiati dalam pertemuan tim koordinasi di Kemensetneg, Jakarta, Senin (8/8) siang.

Menurut Deputi Bidang Kemaritiman Setkab, pertemuan itu dilakukan untuk membangun sinergi di antara sesama instansi pemerintah dalam meningkatkan publikasi informasi tentang pembangunan yang dilakukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di pulau-pulau kecil terluar.

“Tugas kami melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah. Serta mendorong untuk implementasi proyek-proyek tertentu, program-program tertentu, strategis nasional. Pulau kecil terluar ini akan menjadi bagian pengawasan kami,” tambah Ratih.

Ia menyebutkan, pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan pendekatan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan.

Dimana pengelolaannya akan dilakukan secara terpadu oleh pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ini sesuai sasaran pembangunan kewilayahan, yaitu peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan di 92 PPKT sampai 2019.

Dalam pertemuan ini, Deputi Bidang Kemaritiman mengajak perwakilan K/L (Kementerian/Lembaga) untuk terus meningkatkan program-program PPKT yang sudah dilakukan agar lebih banyak diketahui unsur pemerintah dan non-pemerintah.

“Untuk pulau-pulau kecil terluar ada 100-an lebih, tantangannya bagaimana menceritakan supaya ada perhatian ke sana. Perhatian bukan sekedar dari pemerintah tapi dari yang non-pemerintah juga tahu kita sedang melakukan ini, ada potensi itu,” jelas Ratih.

Deputi Bidang Kemaritiman Seskab itu menegaskan, komitmen pemerintah kebijakan pembangunan dari pinggiran ini terus dikomunikasikan Presiden Jokowi dalam berbagai sidang kabinet, dengan arahan agar para menteri teknis memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan.

Juga agar anggaran difokuskan pada penyelesaian masalah di perbatasan untuk infrastruktur, pertahanan dan keamanan, perhubungan, serta komunikasi dan informatika.

“Informasikan, Presiden selalu mengatakan di awal Kabinet Kerja, Bapak Ibu Menteri sudah melakukan yang baik-baik. Pandai-pandailah menceritakan, dikemas sebaik mungkin, secepat mungkin, apa yang sudah dikerjakan,” pungkas Ratih. (sak)