Raperda Perangkat Daerah Jatim Setujui
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Raperda Perangkat Daerah Jatim Setujui

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi SH MHum menandatangai naskah persetujuan bersama Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jatim. Selanjutnya akan diteruskan ke Mendagri agar disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penandatanganan dilaksanakan dalam rapat paripurna lanjutan masa persidangan III tahun sidang 2016, di gedung DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, Senin (26/9).

Penandatanganan persetujuan bersama eksekutif dan legislatif dilakukan setelah mendengarkan Pendapat Akhir sembilan Fraksi DPRD Jatim. Setiap Fraksi melalui juru bicaranya masing-masing menyampaikan saran, dan masukan kepada eksekutif terkait perubahan perangkat dan nomenklatur.

Antara lain supaya menempatkan pejabat berdasar ‘the right man on the right place’, berdasar prestasi kerja pelayanan terhadap masyarakat. Agar setiap lembaga dapat berperan dan Pemprov makin bersinar. Kesimpulannya, semua menerima dan menyetujui Raperda ditetapkan menjadi Perda.

Seusai Rapat, Gubernur Jatim Pakde Karwo mengutarakan, persatuan dan kesatuan antara eksekutif dan legislatif merupakan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Masukan dari teman-teman legislatif, kata Pakde Karwo, merupakan aspirasi bahwa birokrasi dalam menghadapi perekonomian dan kesejahteraan dan pasar bebas, organisasi terlalu gemuk.

“Gemuknya bagian untuk regulasi, pengaturan pemerintahan. Sedangkan SKPD yang fungsinya mengurusi pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan fungsi sosial, serta SKPD yang menghasilkan untuk kesejahteraan diberikan stimulus,” kata gubernur.

Dengan Raperda yang disepakati Gubernur–DPRD tersebut dibentuk Perangkat Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Sedangkan Susunan Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah, terdiri dari tiga Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Biro Hukum.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan Biro Administrasi Perekonomian, Biro Administrasi Sumber Daya Alam dan Biro Administrasi Pembangunan. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Humas dan Protokol. Sementara Dinas terdiri dari 25 dinas dan enam Badan. (sak)