Realisasi Investasi Perikanan Rp 4,43 Triliun
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Realisasi Investasi Perikanan Rp 4,43 Triliun

Realisasi investasi sektor perikanan terus meningkat. Sejak 2010 yang mencapai Rp 1,60 triliun dan pada 2015 mencapai Rp 4,43 triliun. Pada sisi lain, impor ikan menurun, harusnya peluang tersebut mampu memberi gambaran kepada BUMN sektor perikanan untuk mengambil peluang membangkitkan gairah ekonomi perikanan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam siaran presnya, Senin (29/8) mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut hangat Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Dibutuhkan sinergi dari berbagai stakeholder untuk mempercepat langkah wujudkan Inpres tersebut. “Sesuai arahan Presiden, ini sangat memerlukan kerjasama seluruh stakeholder. Jadi di sini KKP tidak bisa bekerja sendirian. BUMN punya tugas di situ,” ungkapnya.

Susi meminta kepada jajaran pejabat eselon satu KKP, agar dapat menginvetarisir kembali BUMN mana saja yang terkait dalam sektor kelautan dan perikanan. “Semua BUMN diinventaris lagi, mana saja yang berkaitan dengan kita. Dari situ kita melihat sebuah tugas sebagai pejabat negara dan anda (para dirut BUMN) sebagai pengawalnya,” ujar Susi.

“Saya ingin BUMN dari perikanan mengambil opportunity ini. Pertama menjadi penyokong daripada gerakan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari perikanan tangkap luar biasa. Jadi di sini saya melihat, kalau BUMN sektor perikanan tidak bergerak sangat disayangkan,” lanjutnya.

Ia berharap, agar dalam rapat-rapat dengan jajaran direktur utama BUMN, pemerintah lebih fokus membicarakan proyeksi bisnis hingga proyeksi financing guna mempercepat langkah mewujudkan mandat Presiden dimaksud. “Memang harus dibutuhkan sebuah forum. Mohonlah jangan ada ego sektoral antar BUMN. Semua bersama demi negara,” ujar Susi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang berlaku sejak 22 Agustus 2016. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara Inpres tersebut ditujukan kepada 25 pejabat pimpinan kementerian/lembaga.

Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Secara khusus, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 13 point diantaranya terkait kebijakan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional.

KKP telah melakukan koordinasi direksi 7 BUMN Perikanan, yakni PT Perikanan Nusantara, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, PT PAL, PT Industri Kapal Indonesia, PT Djakarta LLOYD, PT Garam dan PT Pelni. (sak)