Segera Daftarkan Kartu Indonesia Pintar
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Segera Daftarkan Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo, yang dirancang khusus untuk membantu anak keluarga tidak mampu tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/sederajat.

Selain itu, PIP ditujukan membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal.

Inpres No 7 Thn 2014 dan Permendikbud No 19 Thn 2016 mengamanatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas mendapatkan manfaat PIP.

Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah tingkat SD sederajat Rp 225.000/semester atau Rp 450.000 per tahun, tingkat SMP Rp 750.000 per tahun dan SMA Rp 1.000.000 per tahun, serta Rp 1.000.000 untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan PIP penting untuk mencegah generasi putus sekolah. “Melalui PIP ini kita ingin memutus kesenjangan akses pendidikan bagi anak Indonesia. Tidak ada lagi alasan anak Indonesia tidak sekolah. Saya mengajak semua pihak ikut mendorong agar KIP betul-betul sampai ke tangan siswa yang berhak,” ujar Mendikbud saat memantau penyaluran KIP beberapa waktu yang lalu.

Aktivasi KIP
PIP tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C yang belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan juga Peserta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). PIP juga dapat digunakan untuk mengikuti program yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kemendikbud melalui Ditjen Dikdasmen dan Ditjen PAUD & Dikmas telah melakukan sosialisasi penggunaan KIP kepada masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki target jumlah penerima KIP terbanyak. Diantaranya propinsi Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, NTT, Sulsel, Lampung, Sumsel, NTB dan Banten.

Namun masih ditemukan cukup banyak pemegang KIP yang belum memahami cara penggunaan KIP serta mengalami kesulitan mencairkan dana manfaat.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, ada dua syarat yang harus dipenuhi pemegang KIP, yaitu berstatus sebagai peserta didik di sekolah, atau pendidikan kesetaraan, atau di lembaga kursus dan pelatihan, dan namanya terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Untuk mendapatkan manfaat PIP, pemilik KIP dapat mendatangi sekolah/lembaga pendidikan non formal untuk dapat mendaftarkan KIP-nya dalam aplikasi dapodik. Setelah itu, Kemendikbud melakukan verifikasi untuk dapat menerbitkan SK Penetapan Penerima Manfaat PIP.

SK yang berisi daftar nama penerima manfaat PIP tersebut dikirimkan ke bank penyalur manfaat (BRI dan BNI), Dinas Pendidikan, dan lembaga pendidikan. Setelah data sesuai dan lengkap, lembaga pendidikan memberikan surat keterangan kepada pemilik KIP untuk pencairan manfaat PIP di bank yang ditunjuk. Pencairan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.

Hingga 30 September
Pendaftaran dan pendataan KIP pada aplikasi Dapodik diperpanjang hingga 30 September 2016, setelah melakukan evaluasi mengenai penyaluran KIP tahun 2016.

Pertama, hingga batas waktu 31 Agustus 2016 lalu, data KIP yang masuk dalam Dapodik baru 40 persen. Kedua, dari hasil pemantauan Kemendikbud, ditemukan sejumlah KIP yang masih tertahan di kantor desa/kelurahan dan belum disalurkan kepada anak usia sekolah di wilayahnya.

Mendagri telah menginstruksikan perangkat daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi tata cara penggunaan dan pencairan dana manfaat KIP, segera melakukan aktivasi data pemilik KIP pada aplikasi Dapodik, serta menyelesaikan masalah pendataan anak yang berhak mendapatkan KIP.

Bagi anak usia 6-21 21 tahun dari keluarga miskin/tidak mampu yang belum memiliki KIP dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima KIP di satuan pendidikan formal/non formal.

Sekolah/PKBM/SKB/LKP melakukan seleksi calon penerima KIP sesuai petunjuk pelaksanaan PIP Tahun 2016, diantaranya memprioritaskan calon yang berasal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang KKS, dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Usulan tersebut disampaikan ke Dinas Pendidikan setempat untuk diteruskan melalui aplikasi pengusulan PIP kepada Kemendikbud.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di tahun 2016 Kemendikbud menargetkan 17,9 juta anak Indonesia mendapatkan KIP dan menerima manfaat bantuan pendidikan PIP.

Target untuk peserta didik jenjang SD/Paket A 10.360.614 orang, untuk SMP/Paket B 4.369.968 orang, sementara SMA/Paket C 1.367.559 orang, dan untuk SMK/Kursus dan Pelatihan 1.829.167 orang.

Informasi, pertanyaan dan pengaduan seputar PIP dan KIP dapat dilakukan melalui laman indonesiapintar.kemdikbud.go.id, hotline (021) 5703303, 57903020, SMS 085775295050 dan 0811976929. (sak)